Iran Usulkan Rencana Penarikan Dari NPT Sebagai Agenda 

Ketua Dewan Parlemen Iran, pada hari Selasa, menerima rencana yang diusulkan pada penarikan Iran dari Non-Proliferasi Perjanjian Senjata Nuklir (NPT).

Pada hari yang sama, Parlemen menerima rencana 'pelarangan produksi, pemeliharaan, dan penggunaan senjata nuklir' juga.

Selain itu, para anggota parlemen menerima rencana untuk 'menjatuhkan hukuman pada negara-negara yang bekerja sama dengan AS untuk menjatuhkan sanksi anti-Iran'.

Setelah Inggris, Prancis, dan Jerman, yang secara kolektif dikenal sebagai E3, secara resmi memicu mekanisme penyelesaian sengketa yang ditampilkan dalam JCPOA, sebuah langkah yang dapat mengarah pada pemulihan sanksi PBB terhadap Republik Islam, Iran memperingatkan bahwa Teheran akan meninggalkan Perjanjian Proliferasi (NPT) jika UE membawa kasus nuklir Iran ke Dewan Keamanan PBB.

"Pernyataan Eropa sama sekali tidak legal. Jika orang Eropa mengambil langkah lain, Iran akan mempertimbangkan untuk meninggalkan NPT menurut surat Presiden Iran pada Mei 2019, ”kata Menteri Luar Negeri Mohammad Javad Zarif.

Menurut kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Uni Eropa akan membahas cara untuk melestarikan kesepakatan nuklir 2015 (JCPOA) dan kemungkinan memicu mekanisme perselisihan yang ditampilkan di dalamnya.

"Ada kesepakatan bahwa lebih banyak waktu diperlukan karena kompleksitas masalah yang terlibat. Oleh karena itu, waktu diperpanjang," kata Josep Borrell dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat.

"Semua sepakat untuk melanjutkan diskusi tingkat ahli yang membahas keprihatinan mengenai implementasi nuklir, serta dampak yang lebih luas dari penarikan Amerika Serikat dari JCPOA (kesepakatan nuklir, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama). "

Dalam wawancara baru-baru ini dengan Der Spiegel, FM Zarif menekankan bahwa keputusan untuk tidak membangun bom tidak berasal dari NPT. "Itu berasal dari keyakinan moral dan strategis kita sendiri," katanya, seraya menambahkan bahwa Pemimpin Revolusi Islam telah mengeluarkan fatwa yang melarang senjata pemusnah massal.(IT/TGM)