Islam Times - Pemerintah Lebanon Menyetujui Pernyataan Kebijakan: Klausul Tentara-Rakyat-Perlawanan Tidak Terbantah

Pemerintah Lebanon Menyetujui Pernyataan Kebijakan: Klausul Tentara-Rakyat-Perlawanan Tidak Terbantah

IslamTimes - Menteri Informasi Manal Abdul Samad mengumumkan setelah sesi Kabinet diadakan di Baabda bahwa pemerintah dengan suara bulat menyetujui kebijakan menteri, dengan memperkenalkan beberapa amandemen sesuai dengan pengamatan spesialis.

"Rencana listrik yang disetujui pada 2019 akan dilaksanakan, dengan sedikit amandemen jika perlu," katanya, mencatat bahwa Perdana Menteri Hassan Diab menyebut pemerintah ini sebagai 'tantangan' yang dihadapi.

“Presiden Republik, Jenderal Michel Aoun, telah mengatakan bahwa, setelah pemerintah memperoleh kepercayaan, penting untuk memulai pekerjaan segera untuk mengkompensasi waktu yang hilang. Dia juga meminta untuk menambahkan klausa tentang repatriasi pengungsi ke teks pernyataan, terutama karena mayoritas [orang] yang dipindahkan memasuki [negara] karena melarikan diri dari kondisi keamanan yang mengerikan, dan mereka harus kembali karena kondisi tersebut sudah tidak lagi ada,” lanjutnya.

"Presiden Aoun mengatakan bahwa beberapa negara menentang pengembalian pengungsi, dan kami bertanya-tanya tentang alasan di balik keberatan semacam itu," tambah Abdel Samad.

“PM Diab percaya bahwa kebijakan menteri adalah rencana tindakan yang mendefinisikan aspirasi kita; itu tidak direproduksi, dan pada kenyataannya akan menjadi model bagi pemerintah untuk diikuti. Pernyataan ini adalah produk dari fakta dan studi, dan tidak memenuhi pertimbangan individu, ” tegasnya.

Abdel Samad akhirnya mengatakan bahwa "klausul tentara-rakyat-perlawanan tidak perlu dipersoalkan," menekankan bahwa "kepercayaan utama yang kami cari adalah milik rakyat, dan Parlemen dipilih oleh rakyat."[IT/r]