Keberadaan Rezim Saudi Tergantung pada Kekuatan Eksternal

"Tidak ada legitimasi untuk rezim Saudi, karena itu adalah sistem yang keberadaannya tergantung pada kekuatan eksternal dan bahwa kekuatan dan kedaulatannya tidak muncul dari lingkungan politik di dalam negeri," Sekretaris Jenderal Partai Islam Ummah, Abdullah al-Salim mengatakan kepada situs berita online berbahasa Arab al-Khaleej pada hari Kamis (6/2).

Salim menambahkan, "Rezim Saudi telah mengandalkan dukungan Barat dalam beberapa tahap sejarahnya, sejak didirikan (pada 1932) oleh Inggris, dan kemudian pada administrasi AS setelah penemuan minyak."

Pemimpin oposisi lebih lanjut mencatat Keluarga Kerajaan Saud "harus dihapus dengan segala cara damai yang tersedia dalam kerangka yang diadopsi oleh partai" dia mengepalai.

Salim mengatakan rezim Saudi telah melakukan kesalahan terhadap rakyat sejak didirikan, dengan alasan bahwa penggunaan tentara bayaran Perancis selama pemberontakan melawan UU Al Saud di Masjid Agung Mekah, yang umumnya dikenal sebagai Masjid al-Haram, pada tahun 1979 membuktikan kegagalan rezim di semua tingkat lokal, regional dan internasional.

Arab Saudi telah meningkatkan penangkapan yang bermotif politik, penuntutan, dan penghukuman terhadap penulis pembangkang damai dan aktivis hak asasi manusia, khususnya di Provinsi Timur yang kaya minyak dan sebagian besar berpenduduk Syiah.

Provinsi ini telah menjadi tempat demonstrasi damai sejak Februari 2011. Para pengunjuk rasa menuntut reformasi, kebebasan berekspresi, pembebasan tahanan politik, dan diakhirinya diskriminasi ekonomi dan agama terhadap wilayah kaya minyak.

Protes telah disambut dengan tindakan keras, dengan pasukan rezim meningkatkan langkah-langkah keamanan di seluruh provinsi.

Selama beberapa tahun terakhir, Riyadh telah mendefinisikan kembali undang-undang anti-terorisme untuk menargetkan para aktivis.

Pada Januari 2016, otoritas Saudi mengeksekusi ulama Syiah Sheikh Nimr Baqir al-Nimr, yang merupakan pengkritik keras rezim Riyadh. Nimr telah ditangkap di Qatif, Provinsi Timur, pada 2012.[IT/r]