Islam Times - Setelah "Ditampar" Rudal Iran, Senat AS akan Bahas "Resolusi War Powers"

Islam Times - Senat AS akan mengeluarkan resolusi bipartisan minggu ini untuk membatasi wewenang Presiden Donald Trump untuk melancarkan operasi militer terhadap Iran. Hal itu dilakukan setelah Trump memerintahkan pembunuhan Jenderal Qassem Solaimani.

Bernama "Resolusi War Powers" itu diperkenalkan oleh Senator Tim Kaine pada Rabu, 12/02/20, dengan suara final yang diharapkan pada hari ini (Kamis).

Nampaknya langkah itu tidak mungkin mengumpulkan dukungan cukup untuk membatalkan kemungkinan veto Trump. Namun demikian, Senat menggambarkan upaya langka kongres itu untuk mengekang otoritas eksekutif presiden.

Selain semua 47 Demokrat, sejauh ini resolusi mendapat dukungan dari Republik Susan Collins dari Maine, Todd Young dari Indiana, Mike Lee dari Utah, Rand Paul dari Kentucky dan Jerry Moran dari Kansas. Senator Demokrat yang mencalonkan diri sebagai presiden diperkirakan akan berada di Washington untuk pemungutan suara pada hari Kamis, dan memastikan ambang batas 51 suara untuk "Resolusi War Powers" akan dipenuhi.

"Hal terakhir yang harus dilakukan negara ini adalah terburu-buru atau gagal dalam perang lain di Timur Tengah. Dan tidak peduli siapa presiden kita, tidak ada presiden yang cukup pintar untuk, sendiri, membuat keputusan semacam itu tanpa pertimbangan," terang Kaine dalam sebuah wawancara.

"Logika gagasan ini semakin lama semakin persuasif, semakin banyak waktu yang berlalu setelah 9/11."

Memang, Kongres telah menurunkan kekuasaan pembuat perang ke eksekutif di tahun-tahun setelah kedua kamar mengadopsi otorisasi untuk penggunaan kekuatan militer melawan al-Qaeda pada tahun 2001 dan melawan Irak pada tahun 2002.

Masalah kekuatan perang naik lagi bulan lalu pada hari-hari setelah perintah serangan udara 2 Januari oleh Trump untuk membunuh Jenderal Qassem Soleimani, kepala Pasukan Pengawal Revolusi Islam Iran (IRGC) Pasukan Quds.

Jika "Resolusi War Powers" disetujui oleh kedua kamar seperti yang diharapkan, itu akan menjadi yang kedua kalinya upaya tersebut mencapai ke meja Trump.

Tahun lalu, DPR dan Senat mengeluarkan resolusi Kekuatan Perang yang dimaksudkan untuk memotong dukungan militer AS untuk perang Arab Saudi terhadap Yaman - pertama kali kedua kamar Kongres menggunakan Undang-Undang Kekuatan Perang 1973 untuk membatasi kekuasaan presiden. Namun Trump memveto resolusi itu.

RUU Kaine itu mengharuskan Trump untuk menghentikan semua permusuhan yang menargetkan Iran dalam waktu 30 hari kecuali disetujui secara eksplisit oleh Kongres. Dia telah memodifikasi bahasa asli resolusi untuk menarik dukungan Partai Republik, termasuk nixing referensi ke Trump. Tindakan itu - yang mendapat hak istimewa di bawah Undang-Undang Kekuatan Perang - ditahan selama sidang impeachment tiga minggu Senat, yang berakhir pekan lalu.

Seperti kasus Yaman, upaya Kaine akan mengekspos perpecahan kebijakan luar negeri yang sudah lama ada dalam Partai Republik. Sementara sebagian besar Senat dari Partai Republik berbagi posisi hawkish partai secara historis dan mendukung keputusan Trump untuk membunuh Jenderal Soleimani, beberapa senator Partai Republik bekerja sama dengan Demokrat dalam beberapa tahun terakhir untuk memaksa memilih dan mengendalikan kekuatan presiden dalam membuat perang.

"Saya pikir kami telah melepaskan tugas kami untuk memutuskan apakah kami masih harus berperang atau tidak," kata Paul, yang telah lama menentang intervensi AS dalam konflik asing dan bekerja dengan Demokrat selama bertahun-tahun dalam masalah kekuatan perang.

"Jadi suara War Powers Act bagi saya hanyalah sebuah kesempatan untuk membahas apakah kita masih harus berperang di Afghanistan atau Irak atau di tempat-tempat ini.

"Saya hanya memastikan bahwa Kongres memenuhi tanggung jawab pada pasal satu, itu saja," tambah Young.

Demokrat dan bahkan beberapa sekutu Trump mempertanyakan pembenaran serangan teroris serta otoritas Trump untuk melakukannya tanpa persetujuan kongres.

Trump sendiri telah menyatakan pandangan yang berbeda tentang keterlibatan AS dalam konflik asing.

Sementara Trumo terus berkampanye untuk "mengakhiri perang tanpa akhir," dengan gigih menentang upaya kongres untuk mengekang serangan militer AS di luar negeri.

Paul, yang secara informal memberi nasihat kepada Trump mengenai kebijakan luar negeri dan masalah keamanan nasional, mencoba mengarahkan presiden ke arah yang lebih non-intervensi. "Kita harus memberinya penasihat yang lebih baik", katanya.

Dalam menghadapi kemungkinan veto dari presiden, Demokrat memberikan suara sebagai teguran simbolis tetapi juga penegasan kembali otoritas Kongres.

"Presiden akan memveto itu, tetapi mengirimkan tembakan melintasi busurnya bahwa mayoritas Senat dan mayoritas DPR tidak ingin presiden mengobarkan perang tanpa persetujuan kongres," kata Pemimpin Minoritas Senat Chuck Schumer (DN.Y.). "Dan sekali lagi, orang-orang Amerika sangat di pihak kita."

Kaine mengatakan, bahkan jika Trump memveto resolusi tersebut, tindakan tersebut tetap dapat mempengaruhi perilaku dan pengambilan keputusannya ketika menyangkut kebijakan AS di Timur Tengah.

Ketua Mayoritas DPR Steny Hoyer (D-Md.) mengatakan pada hari Selasa, ia mengharapkan DPR untuk memberikan suara pada RUU Senat akhir bulan ini. [IT/Onh]