Islam Times - AS Menjatuhkan Sanksi Terhadap 13 Entitas Dan Individu Atas Program Rudal Iran

IslamTimes- Pompeo lebih lanjut mengklaim bahwa larangan baru dikeluarkan berdasarkan Iran, Korea Utara, Suriah Nonproliferasi Act (INKSNA), yang melarang penyediaan peralatan militer, rudal balistik, atau komponen untuk memproduksi rudal, ke tiga negara yang bersangkutan.

Departemen Luar Negeri AS telah menjatuhkan sanksi terhadap 13 entitas dan individu asing di Cina, Irak, Rusia dan Turki atas apa yang disebutnya dukungan mereka untuk program rudal Iran.

Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada hari Selasa, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan sanksi baru telah dijatuhkan terhadap lima entitas dan individu di China — termasuk Luo Dingwen, Baoding Shimaotong Enterprises Services Company Limited, Gaobeidian Kaituo Precise Instrument Co Ltd, dan Wuhan Sanjiang Import dan Ekspor Co, Ltd - dan Turki - yaitu Eren Carbon Graphite Industrial Trading Company, Ltd.

Pompeo lebih lanjut mengklaim bahwa larangan baru dikeluarkan berdasarkan Iran, Korea Utara, Suriah Nonproliferasi Act (INKSNA), yang melarang penyediaan peralatan militer, rudal balistik, atau komponen untuk memproduksi rudal, ke tiga negara yang bersangkutan.

“Penentuan baru-baru ini adalah hasil dari tinjauan berkala kegiatan yang dapat dikenakan sanksi sebagaimana disyaratkan oleh INKSNA. Kami telah menjatuhkan sanksi diskresi dua tahun pada 13 individu / entitas yang diidentifikasi dalam laporan ini. Sanksi termasuk pembatasan pengadaan pemerintah AS, bantuan pemerintah AS, dan ekspor, ”ungkapnya.

Diplomat top AS juga mengklaim bahwa "program rudal Iran tetap menjadi masalah proliferasi yang signifikan" dan bahwa sanksi baru dimaksudkan untuk "mencegah Iran meningkatkan kemampuan rudalnya."

Ini sementara Republik Islam telah berulang kali menekankan sifat damai dari program misilnya, mengatakan bahwa rudalnya semata-mata bertujuan defensif.

Pada Mei 2018, AS membatalkan perjanjian nuklir 2015 - yang secara resmi disebut Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) - yang telah disahkan oleh Resolusi 2231 Dewan Keamanan PBB.

Sejak itu, pemerintahan Presiden Donald Trump mengeluarkan sanksi "terberat" terhadap Iran, terutama ekspor minyak utama negara itu.(IT/TGM)