Islam Times - Pentagon: Huawei dan Hikvision Perusahaan yang Dikontrol Militer China

Islam Times - Pemerintahan Presiden AS Donald Trump menggambarkan raksasa telekomunikasi China Huawei Technologies dan perusahaan pengawasan video Hikvision sebagai perusahaan yang dimiliki atau dikendalikan oleh militer China, menurut dokumen Pentagon.

Dokumen yang diperoleh kantor berita Reuters, juga memilih China Mobile Communications Group, China Telecommunications Corp, dan produsen pesawat terbang Aviation Industry Corp of China.

Sementara Huawei belum mengomentari masalah ini, Hikvision telah menuduh tuduhan itu sebagai "tidak berdasar", menekankan bahwa mereka bukan "perusahaan militer China".

Hikvision menambahkan bahwa mereka tidak pernah mengambil bagian dalam pekerjaan R&D terkait militer dan bahwa mereka akan bekerja sama dengan Washington untuk menyelesaikan masalah ini.

Reuters mengutip seorang pejabat senior administrasi yang tidak disebutkan namanya yang mengatakan bahwa daftar Departemen Pertahanan (DOD) dapat dilihat sebagai "alat yang berguna bagi pemerintah AS, perusahaan, investor, lembaga akademik, dan mitra serupa untuk melakukan uji tuntas sehubungan dengan kemitraan dengan entitas ini, khususnya seiring bertambahnya daftar ”.

Gedung Putih, untuk bagiannya, belum mengomentari apakah sanksi akan dijatuhkan.

Otoritas AS menempatkan Huawei, Hikvision, dan sejumlah perusahaan teknologi China lainnya dalam Daftar Entitasnya pada Mei 2019, mengutip kekhawatiran keamanan nasional bahwa teknologi mereka dapat digunakan untuk memata-matai negara-negara atas permintaan Beijing.

Baik pemerintah China dan Huawei dengan keras menolak tuduhan itu, dengan anggota dewan Hikvision Huang Fanghong berpendapat tahun lalu bahwa perusahaan telah menemukan "alternatif untuk sebagian besar komponen AS" dan bahwa mereka percaya "dampaknya akan kecil pada bisnis kami".

Washington juga memulai kampanye untuk mencegah negara-negara dari membiarkan perusahaan membangun jaringan 5G nasional menggunakan klaim serupa, meskipun ada penolakan dari Inggris, Prancis, Jerman, Republik Ceko, dan beberapa penyedia telekomunikasi Kanada.[IT/r]