Islam Times - Otoritas Palestina (PA) Siap Berunding Langsung dengan Israel

Islam Times - Otoritas Palestina (PA) siap untuk memperbarui perundingan damai yang telah lama terhenti dengan Israel.

Seperti dilansir AFP, Selasa (30/6/2020), kesiapan ini tercantum dalam sebuah proposal tandingan terhadap rencana AS yang kontroversial.

Draf proposal Otoritas Palestina (PA) dikirim ke Kuartet penjaga perdamaian internasional -- PBB, Amerika Serikat, Uni Eropa dan Rusia. Sebagaimana yang dilihat pada Senin (29/6) oleh AFP, dokumen itu mengatakan bahwa Palestina "siap untuk melanjutkan negosiasi bilateral langsung di mana mereka berhenti," pada 2014.

Perdana Menteri Palestina Mohammed Shtayyeh mengatakan pada 9 Juni bahwa PA telah menyusun tanggapan terhadap proposal AS, tetapi sebelumnya tidak menyebutkan pembicaraan langsung dengan Israel.

Pemerintah koalisi Israel telah menetapkan 1 Juli sebagai tanggal dari mana Israel dapat memulai tindakan terhadap proposal perdamaian kontroversial Timur Tengah yang diajukan Presiden AS Donald Trump.

Rencana Trump membuka jalan bagi Israel untuk mencaplok bagian-bagian Tepi Barat yang diduduki, termasuk permukiman Yahudi yang dianggap ilegal berdasarkan hukum internasional.

PA mengatakan proposal tandingan akan ditarik jika Israel melanjutkan dengan aneksasi "bagian mana pun dari wilayah Palestina".

"Tidak ada yang memiliki minat sebanyak Palestina dalam mencapai perjanjian damai dan tidak ada yang memiliki banyak kehilangan seperti Palestina dalam ketiadaan perdamaian," kata surat empat halaman kepada Kuartet Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Amerika Serikat, Rusia dan Uni Eropa.

"Kami siap meminta negara kami dengan sejumlah senjata dan pasukan polisi yang kuat untuk menegakkan hukum dan ketertiban," katanya, seraya menambahkan bahwa ia akan menerima pasukan internasional seperti NATO, yang diamanatkan oleh PBB, untuk memantau kepatuhan terhadap perjanjian perdamaian akhirnya.

Draf itu juga mengusulkan "perubahan perbatasan kecil yang akan disepakati bersama, berdasarkan perbatasan 4 Juni 1967", ketika pasukan Israel menduduki Tepi Barat.

Diumumkan pada akhir Januari di Washington, rencana Trump juga membayangkan aneksasi oleh Israel dari Lembah Jordan di Tepi Barat.

Lebih dari 450.000 warga Israel tinggal di pemukiman Tepi Barat yang dianggap ilegal berdasarkan hukum internasional, bersama dengan 2,8 juta warga Palestina.

Proposal Washington menyediakan pembentukan negara Palestina, tetapi pada wilayah yang direduksi dan tanpa permintaan inti Palestina akan ibukota di Yerusalem timur.

Rencana itu sebelumnya telah ditolak seluruhnya oleh Palestina. Uni Eropa menentangnya dan menuntut agar Israel mengabaikan ambisi pencaplokan wilayah itu. [IT/Onh/Detik]