Entitas Israel Menunggu Kabar Rencana Aneksasi Palestina

Koalisi pemerintahan Netanyahu telah menetapkan 1 Juli sebagai tanggal dari mana ia dapat mulai menerapkan proposal perdamaian Timur Tengah dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Proposal itu membuka jalan bagi aneksasi permukiman Yahudi Tepi Barat.
 
Tetapi beberapa jam sebelum tanggal dimulainya rencana itu, Netanyahu yang diberlakukan sendiri, tanda-tanda menunjuk pada pengumuman kebijakan utama, dengan perdana menteri dan sekutunya yang mengindikasikan tindakan dramatis tidak segera terjadi.

Palestina telah menolak rencana Trump, tetapi mengatakan mereka bersedia mendiskusikan alternatif dengan Israel.
 
"Kami tidak akan duduk di meja perundingan di mana aneksasi atau rencana Trump diusulkan," kata pejabat senior Palestina Saeb Erekat kepada AFP, Selasa.
 
"Ini bukan rencana, tetapi sebuah proyek untuk melegitimasi pendudukan wilayah Palestina,” tegas Erakat.
 
Setelah menduduki Tepi Barat dan wilayah Palestina lainnya dalam Perang Enam Hari 1967, Israel menganeksasi Yerusalem Timur Arab. Pada 1981 mereka melakukan hal yang sama dengan Dataran Tinggi Golan di perbatasan Suriah.
 
Banyak pendukung sayap kanan Netanyahu menyuarakan harapan untuk tindakan serupa di beberapa bagian Tepi Barat. Khususnya di lokasi sekitar 450.000 warga Israel tinggal bersama 2,8 juta warga Palestina di permukiman Yahudi yang dianggap ilegal berdasarkan hukum internasional.
 
Namun beberapa pemukim menentang ketentuan dalam rencana Trump yang menyerukan pembentukan negara Palestina yang berbatasan dengan Israel.
 
Mitra koalisi Netanyahu juga memuji rencana Trump tetapi mendesak kehati-hatian dalam implementasi, menekankan pentingnya stabilitas regional.
 
"Kita harus bertindak dengan tanggung jawab besar untuk melindungi kepentingan politik dan keamanan negara Israel," ujar Menteri Luar Negeri Gabi Ashkenazi, seperti dikutip AFP, Rabu, 1 Juli 2020.
 
"Seiring dengan mempertahankan dialog dengan teman-teman terbaik kami, Amerika Serikat, dan di negara-negara tetangga kami," tambahnya.
Tidak suci

Menteri Pertahanan dan perdana menteri pengganti Israel Benny Gantz mengatakan bahwa 1 Juli adalah ‘bukan tanggal suci’.
 
"Kita tidak boleh membahayakan perjanjian damai dengan Yordania," katanya kepada situs berita online Israel Ynet. Raja Yordania Abdullah II memperingatkan bulan lalu bahwa pencaplokan akan menyebabkan ‘konflik besar’.
 
Rencana Trump telah membuka pintu bagi Israel untuk menganeksasi Lembah Yordan di Tepi Barat. Lokasinya berbatasan dengan Kerajaan Yordania.
 
Gantz, seorang mantan kepala militer, akan mengambil alih sebagai perdana menteri pada November 2021 berdasarkan ketentuan-ketentuan perjanjian koalisi, dengan Netanyahu menjadi penggantinya.
 
Netanyahu bertemu Selasa dengan Duta Besar AS David Friedman, seorang pendukung pemukim Yahudi Tepi Barat.
 
"Saya membahas masalah kedaulatan, yang saat ini sedang kami kerjakan dan akan terus bekerja dalam beberapa hari mendatang," kata Netanyahu setelah pertemuan.
 
Penerapan ‘kedaulatan’ adalah istilah yang digunakan secara luas di Israel untuk merujuk pada apa yang dianggap komunitas internasional sebagai aneksasi dan pelanggaran hukum internasional.
 
"Aneksasi itu ilegal,” tegas Ketua Komisi HAM PBB Michelle Bachelet minggu ini.
Deklarasi perang

Menteri Pendidikan Tinggi Israel yang juga merupakan rekan dekat Netanyahu, Zeev Elkin mengatakan kepada radio militer bahwa hari Rabu menandai hanya tanggal ketika "jam akan mulai berjalan”, bukan hari ketika semuanya akan terjadi.
 
Sementara orang kepercayaan Netanyahu, Tzachi Hanegbi mengatakan bahwa warga tidak boleh mengharapkan pengumuman besar pada 1 Juli. "Saya yakin (pencaplokan) akan terjadi (tetapi) tidak besok pagi," katanya.
 
Netanyahu memiliki jendela kesempatan terbatas untuk melaksanakan visinya, apa pun itu.
 
Sementara ia memiliki sekutu setia seperti Trump, pemilihan presiden pada November jauh dari pasti dan calon Partai Demokrat Joe Biden menentang aneksasi.
 
Palestina telah menyerukan demonstrasi menentang proposal Trump pada hari Rabu di Lembah Yordania, di Ramallah yang dikuasai oleh Otoritas Palestina dan di Jalur Gaza, diperintah oleh gerakan Hamas.
 
Hamas, yang telah berperang tiga kali dengan Israel sejak 2008, mengatakan bahwa aneksasi Israel di Tepi Barat akan menjadi ‘deklarasi perang’.[IT/Onh/Medcom]