AS Berusaha Cegah Tanker Bahan Bakar Iran ke Venezuela

Upaya penyitaan itu merupakan langkah terbaru pemerintahan Presiden AS Donald Trump untuk menekan Iran dan Venezuela, dua rival AS.

Presiden Venezuela Nicolas Maduro sempat memamerkan kapal tangki minyak tersebut. Dia menunjukkan tanker-tanker itu, yang mulai berlayar pada bulan lalu, tidak akan terhalang oleh tekanan AS.

AS telah menekan Maduro untuk mundur dari jabatannya lewat kampanye diplomatik dan penetapan hukuman, di antaranya sanksi terhadap perusahaan minyak milik negara Venezuela, PDVSA.

Kelangkaan bahan bakar di Venezuela kian parah karena sanksi AS itu. Venezuela, anggota Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC), pun mengalami krisis ekonomi.

Walaupun demikian, Maduro tetap menjabat sebagai presiden. Beberapa pejabat pemerintah AS mengatakan Presiden Trump cukup frustrasi karena gagal melengserkan Maduro dari pucuk kepemimpinan di Venezuela.

Kejaksaan federal AS berupaya menghentikan pengiriman bensin dari Iran dalam empat kapal berbendera Liberia, yaitu Bella, Bering, Pandi, dan Luna dengan mengajukan izin ke majelis hakim bagi perampasan aset sipil , demikian isi permohonan itu, sebagaimana dikutip pertama kali oleh Wall Street Journal.

Pengajuan izin perampasan itu disampaikan ke Pengadilan Distrik Columbia, AS. Kejaksaan federal berupaya mencegah pengiriman minyak dari Iran ke Venezuela pada masa depan.

Hakim Pengadilan Distrik AS, James Boasberg, mengeluarkan surat perintah penyitaan terhadap lebih dari 1,1 juta barel minyak dalam empat tanker tersebut. Kementerian Hukum AS pada Kamis (2/7) mengatakan perampasan itu didasari anggapan bahwa minyak tersebut merupakan aset ilegal yang dapat dirampas tanpa perlu ada penggantian kompensasi.

Gugatan yang dilayangkan pihak kejaksaan juga bertujuan menghentikan aliran pendapatan dari penjualan minyak ke Iran. Pasalnya, AS menjatuhkan sanksi ke Iran karena program pengembangan nuklir, misil balistik, dan pengaruhnya di Timur Tengah. Teheran mengatakan program nuklir Iran digunakan untuk memelihara perdamaian.

Sejauh ini, belum jelas bagaimana pemerintahan Trump akan menyita minyak tersebut. Pemerintah AS harus membuktikan minyak tersebut merupakan aset yang ilegal sebagaimana diatur oleh undang-undang, sehingga aparat dapat menyita minyak secara permanen.

Pemerintahan Trump pada tahun lalu juga berusaha menghentikan sebuah tanker minyak Iran dengan menempatkan kapal itu dalam daftar hitam dan mengeluarkan surat perintah penyitaan. Minyak yang dibawa oleh kapal Adrian Darya itu kemudian dikirim ke Suriah.[IT/r]