Islam Times - DPR Dorong Indonesia Aktif Jaga Perdamaian Indo-Pasifik

Islam Times - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mendorong pemerintah untuk menciptakan perdamaian di tengah tensi geopolitik yang sedang meningkat di kawasan Indo-Pasifik. Indonesia memiliki rekam jejak mengurai ketegangan yang disebabkan Amerika Serikat dan Tiongkok.

"Indonesia memiliki pengalaman dan kepentingan dalam menjunjung tinggi perdamaian serta memunculkan solusi-solusi terbaik," kata Azis Syamsuddin dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis, 9 Juli 2020.

Tensi kawasan Indo-Pasifik saat ini meningkat dengan masuknya angkatan militer Amerika Serikat dalam isu Freedom of Navigation (kebebasan dalam navigasi). Ditambah gerakan militer Tiongkok-Amerika dikhawatirkan bisa menimbulkan perang konvensional di lautan.

Rekam jejak Indonesia dalam mendorong perdamaian dunia terlihat dalam peranan di Gerakan Non-Blok dan KTT Asia-Afrika. Pada era kekinian, Indonesia menggagas ASEAN Outlook on the Indo-Pacific.

Politikus Golkar itu menilai gagasan Indonesia terkait dengan wilayah Indo-Pasifik perlu ditingkatkan dan diinstitusionalisasi secara politik. Terutama untuk membangun kesepahaman perdamaian regional sesuai dengan asas-asas sentralitas ASEAN.

Hal ini menjadi kesempatan baik bagi Indonesia. Apalagi filsafat politik luar negeri bebas aktif dapat turut andil dalam membangun perdamaian dunia.

"Peran kepemimpinan Indonesia ini yang dinanti dunia agar wilayah ASEAN secara khusus, serta Indo-Pasifik secara umum, mampu terhindar dari polarisasi maupun perang dingin abad ke-21," katanya.

Indonesia sebagai negara yang berdaulat, kata dia, harus menolak segala bentuk klaim wilayah. Terutama klaim atas lautan maupun daratan yang tidak sesuai dengan norma-norma hukum internasional.

"Kita harus mempersiapkan diri dalam hal skenario terburuk yang bisa saja terjadi di Laut Cina Selatan. Infrastruktur dan keberadaan TNI di Natuna sudah harus dipersiapkan dengan sebaik mungkin sebagai langkah antisipasi meluasnya konflik dalam menjaga kedaulatan wilayah NKRI," katanya. [IT/onh/Medcom]