Islam Times - Macron Minta Netanyahu Batalkan Rencana Aneksasi

Islam Times - Netanyahu telah menetapkan 1 Juli sebagai tanggal dimulainya diskusi kabinet tentang rencana aneksasi. Tetapi diskusi itu tidak dimulai, di tengah-tengah secara terbuka menyatakan perbedaan antara Netanyahu dan anggota kunci kabinetnya.

Presiden Prancis Emmanuel Macron telah meminta Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menahan diri dan menghentikan kemajuan rencananya untuk melampirkan bagian dari Tepi Barat yang diduduki dan Lembah Jordan.

Dalam percakapan telepon dengan Netanyahu pada hari Kamis, Macron "menekankan bahwa langkah seperti itu akan bertentangan dengan hukum internasional dan membahayakan kemungkinan solusi dua negara sebagai dasar perdamaian yang adil dan abadi antara Israel dan Palestina," kata kantor presiden Perancis itu. dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat.

Netanyahu telah menetapkan 1 Juli sebagai tanggal dimulainya diskusi kabinet tentang rencana aneksasi. Tetapi diskusi itu tidak dimulai, di tengah-tengah secara terbuka menyatakan perbedaan antara Netanyahu dan anggota kunci kabinetnya.

Netanyahu telah didorong ke depan oleh Presiden AS Donald Trump, yang meluncurkan rencana untuk Timur Tengah pada bulan Januari yang secara efektif mengesampingkan rakyat Palestina.

Selama percakapan telepon Kamis, perdana menteri Israel mengklaim "Israel bertindak sesuai dengan hukum internasional," menurut kantor Netanyahu.

"Israel siap untuk mengadakan negosiasi perdamaian berdasarkan rencana Presiden Trump," ungkapnya.

Palestina telah menolak rencana Trump, karena tidak ada tuntutan lama mereka untuk kenegaraan Palestina.

Palestina menginginkan Tepi Barat sebagai bagian dari negara Palestina merdeka di masa depan dengan Yerusalem Timur al-Quds sebagai ibukotanya. Rencana Trump membayangkan Yerusalem al-Quds sebagai "ibu kota Israel yang tidak terbagi" dan memungkinkan rezim Tel Aviv untuk mencaplok permukiman di Tepi Barat yang diduduki dan Lembah Jordan. Rencana itu juga menyangkal hak pengungsi Palestina untuk kembali ke tanah air mereka, di antara istilah kontroversial lainnya.(IT/TGM)