Presiden Perancis Minta Netanyahu Gagalkan Aneksasi

Dalam percakapan telepon dengan Netanyahu hari Kamis minggu lalu, Macron menegaskan pencaplokan bertentangan dengan hukum internasional dan membahayakan kemungkinan solusi dua negara sebagai dasar perdamaian yang adil dan abadi antara Israel dan Palestina, kata kantor presiden Prancis dalam sebuah pernyataan.

Netanyahu menetapkan 1 Juli sebagai tanggal bermulanya diskusi kabinet tentang rencana aneksasi. Tetapi diskusi belum dimulai karena banyak perbedaan mengemuka antara Netanyahu dan anggota kunci kabinet.

Netanyahu didukung oleh Presiden AS Donald Trump, yang merancang rencana untuk Timur Tengah pada bulan Januari yang secara efektif mengesampingkan rakyat Palestina.

Dalam percakapan telepon tersebut, Perdana Menteri Israel mengklaim "Israel bertindak sesuai dengan hukum internasional."

"Israel siap untuk mengadakan negosiasi perdamaian berdasarkan rencana Presiden Trump," katanya.

Sementara itu, Palestina menolak mentah-mentah rencana Trump karena sama sekali tidak memenuhi tuntutan lama mereka perihal kenegaraan.

Palestina ingin Tepi Barat termasuk dalam bagian negara Palestina merdeka di masa depan dengan Yerusalem Timur  Al-Quds sebagai ibukotanya. Bertolak belakang, rencana Trump membayangkan Yerusalem Al-Quds sebagai "ibu kota Israel yang tidak terbagi" dan memungkinkan rezim Tel Aviv mencaplok permukiman di Tepi Barat yang diduduki dan Lembah Jordan. Rencana Trump juga menyangkal hak kembali pengungsi Palestina ke tanah air mereka.

Menurut hukum internasional, semua pemukiman yang dibangun Israel di Palestina adalah ilegal.[IT/PNN/AR]