Islam Times - Populasi Dunia pada 2100 Bisa Jadi 2 Miliar di bawah Proyeksi PBB

IslamTimes - Bumi akan menjadi rumah bagi 8,8 miliar orang pada tahun 2100, dua miliar lebih sedikit dari proyeksi PBB saat ini, menurut sebuah penelitian besar yang diterbitkan Rabu (15/7) bahwa meramalkan keberpihakan kekuatan global baru yang dibentuk oleh menurunnya tingkat kesuburan dan populasi yang mulai beruban.

Pada akhir abad ini, 183 dari 195 negara - kecuali masuknya imigran - akan jatuh di bawah ambang batas yang diperlukan untuk mempertahankan tingkat populasi, tim peneliti internasional melaporkan di The Lancet.

Lebih dari 20 negara - termasuk Jepang, Spanyol, Italia, Thailand, Portugal, Korea Selatan dan Polandia - akan melihat jumlah mereka berkurang setidaknya setengahnya.

China akan jatuh hampir sebanyak itu, dari 1,4 miliar orang saat ini menjadi 730 juta dalam 80 tahun.

Afrika Sub-Sahara, sementara itu, akan bertambah tiga kali lipat menjadi sekitar tiga miliar orang, dengan Nigeria saja meningkat menjadi hampir 800 juta pada tahun 2100, nomor dua setelah India yang hanya 1,1 miliar.

"Prakiraan ini menunjukkan kabar baik bagi lingkungan, dengan lebih sedikit tekanan pada sistem produksi pangan dan emisi karbon yang lebih rendah, serta peluang ekonomi yang signifikan untuk bagian Afrika sub-Sahara," penulis utama Christopher Murray, direktur Institute for Health Metrics dan Evaluasi [IHME] di University of Washington, kepada AFP.

"Namun, sebagian besar negara di luar Afrika akan melihat menyusutnya tenaga kerja dan membalikkan piramida populasi, yang akan memiliki konsekuensi negatif yang mendalam bagi perekonomian."

Untuk negara-negara berpenghasilan tinggi dalam kategori ini, solusi terbaik untuk mempertahankan tingkat populasi dan pertumbuhan ekonomi adalah kebijakan imigrasi yang fleksibel dan dukungan sosial untuk keluarga yang menginginkan anak, demikian kesimpulan studi tersebut.

"Namun, dalam menghadapi penurunan populasi ada bahaya yang sangat nyata bahwa beberapa negara mungkin mempertimbangkan kebijakan yang membatasi akses ke layanan kesehatan reproduksi, dengan konsekuensi yang berpotensi menghancurkan," Murray memperingatkan.[IT/r]