Islam Times - Iran Sanksi Ex-Ajudan John Bolton di bawah UU Anti-Teror

IslamTimes - Iran telah menjatuhkan sanksi terhadap ajudan mantan penasihat keamanan nasional Presiden AS Donald Trump, John Bolton, yang juga anggota Foundation for Defense of Democracies (FDD) saat ini dari, di bawah undang-undang anti-terorisme Republik Islam.

Dalam sebuah pernyataan pada hari Senin (3/8) Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan Richard Goldberg - anggota FDD yang berbasis di Washington dan mantan ajudan Bolton - akan dikenakan sanksi.

Kementerian menggarisbawahi dalam pernyataan bahwa sanksi sesuai dengan pasal 4 dan 5 UU tentang Memerangi Pelanggaran HAM dan Aksi Petualang dan Teroris AS di Wilayah- disahkan oleh Parlemen Iran pada 2017.

"Untuk mencapai tujuan undang-undang tersebut dalam menjatuhkan sanksi terhadap individu Amerika yang secara aktif terlibat dalam terorisme ekonomi terhadap kepentingan pemerintah dan warga negara Republik Islam Iran," Richard Goldberg afiliasi dengan FDD dan mantan asistennya pada Penasihat keamanan nasional AS ، John Bolton ، akan ditempatkan di bawah sanksi yang diatur dalam pasal 6 hingga 8 undang-undang tersebut، ” ungkap pernyataan itu, ، Press TV melaporkan.

Ketegangan antara Washington dan Tehran memasuki fase baru ketika pada bulan Mei 2018 ، Trump secara sepihak menarik negaranya dari perjanjian nuklir 2015 yang ditandatangani oleh Republik Islam dan enam kekuatan dunia ، secara resmi dikenal sebagai Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA).
Menyusul penarikannya ، Washington menargetkan negara Iran itu dengan sanksi ekonomi "terberat".

Saat ini sedang meningkatkan upaya untuk membunuh JCPOA sepenuhnya dengan mendorong pihak-pihak yang tersisa ke perjanjian multilateral untuk memperpanjang embargo senjata PBB di Teheran.

Goldberg baru-baru ini mengatakan bahwa bahkan jika Menteri Luar Negeri Mike Pompeo dapat membujuk Rusia untuk memperpanjang embargo senjata terhadap Iran sesuai dengan isi JCPOA ، tidak akan ada gunanya untuk mempertahankan kesepakatan ، yang dicapai di bawah mantan presiden AS ، Barack Obama ، karena itu akan memungkinkan Iran untuk mengembangkan senjata nuklir ، ketika pembatasan kesepakatan dihapus.[IT/r]