Islam Times - Gantz Mengatakan Kabinet Israel tidak pernah Membahas Rencana Aneksasi Tepi Barat

Gantz Mengatakan Kabinet Israel tidak pernah Membahas Rencana Aneksasi Tepi Barat

IslamTimes - Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz mengatakan Senin (10/8) bahwa kabinet Zionis dan kabinet keamanan tingkat tinggi tidak pernah membahas rencana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mencaplok bagian Tepi Barat secara sepihak.

“Saya sempat membicarakannya dengan pihak pertahanan, tapi sesuai kesepakatan koalisi yang tetap kita janjikan, bukan kita yang harus mengungkitnya untuk dibahas di kabinet [keamanan] dan pemerintah. Sejauh ini tidak ada diskusi seperti itu," Times of Israel mengutip Gantz saat berbicara kepada anggota parlemen selama pertemuan Komite Luar Negeri dan Pertahanan Knesset.

Menurut perjanjian koalisi yang ditandatangani oleh partai Likud Netanyahu dengan partai Biru dan Putih Gantz pada 20 April, perdana menteri Zionis Israel diizinkan untuk mengangkat masalah tersebut untuk mendapatkan persetujuan "kepada pemerintah dan / atau Knesset" selambat-lambatnya 1 Juli.

“Jika perdana menteri ingin menyampaikan proposalnya kepada Knesset, dia juga dapat melakukannya melalui MK dengan syarat yang terakhir dari Fraksi Likud, sehingga dalam pembacaan awal undang-undang tersebut dapat disesuaikan dengan kata-kata yang sama seperti yang disajikan oleh perdana menteri di kabinet dan pemerintah, ” bunyi perjanjian itu.

Berbicara dengan anggota parlemen Zionis Israel pada hari Senin, Gantz mengatakan bahwa apa yang disebut proposal Visi untuk Perdamaian pemerintah AS, yang menjadi dasar bagi niat yang dinyatakan Netanyahu untuk mencaplok Lembah Jordan dan semua permukiman di Tepi Barat, adalah "rencana luar biasa yang sesuai dengan persyaratan realitas sebagaimana adanya, dan tidak seperti yang diinginkan beberapa orang. "

"Lembah Yordania harus tetap menjadi perbatasan timur Zionis Israel, dan blok permukiman, termasuk yang mengelilingi Yerusalem, akan tetap di bawah kendali kita," kata menteri pertahanan Zionis Israel dan perdana menteri pengganti.

"Di bawah rencana [perdamaian] apa pun, Negara Zionis Israel harus tetap menjadi negara Yahudi, demokratis, dan aman," katanya.[IT/r]