Islam Times - Pemerintah Saingan Libya Menyatakan Gencatan Senjata untuk Pemilu Maret

IslamTimes - Pemerintah saingan Libya yang bertikai mengumumkan dalam pernyataan terpisah pada hari Jumat (21/8) bahwa mereka akan menghentikan semua permusuhan dan mengatur pemilihan nasional segera, sebuah kesepakatan yang dengan cepat disambut oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

“Kepala Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) Fayez al-Sarraj mengeluarkan instruksi kepada semua pasukan militer untuk segera menghentikan tembakan dan semua operasi tempur di semua wilayah Libya", kata pernyataan itu.

Dalam pernyataan terpisah, kepala parlemen Libya yang berbasis di Tobruk, Aguila Saleh Issa, juga menyerukan gencatan senjata.

Saleh mengatakan permintaan gencatan senjata muncul "karena tanggung jawab politik dan nasionalnya dan situasi saat ini di negara dan wilayah, serta karena keadaan pandemi".

"Gencatan senjata mengakhiri jalan untuk setiap intervensi militer dan harus diakhiri dengan pengusiran semua tentara bayaran dan pembubaran semua milisi untuk mengembalikan kedaulatan nasional penuh," kata Saleh dalam pernyataan itu.

Libya saat ini terbagi antara dua pemerintah yang bersaing - parlemen terpilih di timur negara itu, didukung oleh Tentara Nasional Libya (LNA), dan GNA di barat.

Pemerintah yang berbasis di Tripoli telah mendesak agar pemilihan parlemen dan presiden diadakan pada bulan Maret.

Penjabat Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Libya Stephanie Williams menyambut baik kesepakatan antara dua kekuatan yang bersaing di Libya.

“Pejabat SRSG untuk Libya Stephanie Williams dengan hangat menyambut poin-poin kesepakatan dalam deklarasi yang dikeluarkan hari ini oleh Presiden Dewan Kepresidenan Fayez Al-Serraj dan Ketua Dewan Perwakilan Aguila Saleh - yang menunjukkan keberanian yang sangat dibutuhkan Libya. selama masa-masa sulit ini - dan yang menyerukan gencatan senjata, dengan harapan bahwa ini akan segera ditangani oleh Komisi Militer Gabungan 5 + 5, dengan kepergian semua pasukan asing dan tentara bayaran dari tanah Libya,” kata pejabat PBB itu dalam sebuah pernyataan.

Pada 17 Agustus, menteri pertahanan Turki dan Qatar Hulusi Akar dan Khalid bin Mohamed Al Attiyah tiba di Tripoli dan bertemu dengan anggota dan pemimpin kabinet GNA, termasuk Menteri Dalam Negeri Fathi Bashaga.

Sebagai hasil dari kunjungan tersebut, Turki, Qatar, dan GNA menandatangani perjanjian untuk mendirikan pangkalan angkatan laut Turki di kota Misrata di Libya, menurut saluran TV Al-Arabiya.

Negosiasi tersebut bertepatan dengan kunjungan kerja Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas, yang berada di Tripoli untuk mempromosikan demiliterisasi kota strategis Sirte.[IT/r]