Islam Times - Hizbullah: Sanksi AS Tidak Mengubah Apa Pun Dalam Kenyataan

IslamTimes- Dia menunjuk pada sanksi AS yang dijatuhkan terhadap Lebanon dan menggambarkan langkah AS sebagai "agresi terang-terangan" terhadap Lebanon.

Wakil Sekretaris Jenderal Gerakan Perlawanan Hizbullah di Lebanon mengatakan bahwa sanksi AS yang dijatuhkan terhadap Lebanon tidak mengubah apa pun dalam kenyataan.

Berbicara dalam sebuah wawancara dengan RT News Network pada Jumat, Sheikh Naeem Qassem mengatakan bahwa Amerika Serikat bermaksud untuk memaksa Lebanon mengubah kebijakannya melalui sanksi tetapi rakyat Lebanon tidak menerima permintaan AS tersebut.

Dia menunjuk pada sanksi AS yang dijatuhkan terhadap Lebanon dan menggambarkan langkah AS sebagai "agresi terang-terangan" terhadap Lebanon.

Menanggapi pertanyaan tentang sanksi AS yang dijatuhkan terhadap individu dan institusi Lebanon dengan dalih memiliki hubungan dengan Gerakan Perlawanan Hizbullah Lebanon terutama sanksi minggu lalu yang dijatuhkan terhadap beberapa menteri Lebanon, dia menyatakan bahwa sanksi tidak akan mengubah persamaan bagi rakyat Lebanon yang menginginkan kebebasan atas tanah mereka dan tidak akan pernah menerima kebijakan AS yang diberlakukan di Lebanon.

Di bagian lain dalam sambutannya, Sheikh Naeem Qassem menegaskan kembali bahwa sanksi AS tidak mengubah apapun dalam kenyataan dan mungkin akan meningkatkan perlawanan di antara sekutu Gerakan Perlawanan.

Ketika Amerika Serikat menjadi tidak mampu mengeksploitasi tentara bayarannya dan dibuat frustrasi oleh serangan Israel terhadap Lebanon, itu beralih ke kebijakan sanksi, tetapi mereka (AS) harus tahu bahwa sanksi terhadap orang atau lembaga mana pun di Lebanon tidak akan pernah mengubah kebijakan rakyat Lebanon , Naeem Qassem melanjutkan.

Tujuan lain dari sanksi AS adalah untuk menjaga Lebanon tetap di bawah tekanan dan ketika Amerika setuju dengan rencana Prancis, mereka ingin Lebanon tidak runtuh sepenuhnya.

Mengenai kemungkinan dampak sanksi AS terhadap menteri Amal (harapan) Gerakan pembentukan pemerintahan masa depan, ia menyatakan bahwa sanksi bukanlah masalah baru dan secara umum, pembentukan pemerintahan di Lebanon tidak ada hubungannya dengan sanksi.

Di pemerintahan sebelumnya, sekutu Gerakan Perlawanan Hizbullah Lebanon telah diberi sanksi oleh AS, dia menggarisbawahi.

Mengenai pembentukan pemerintah Lebanon, Wakil Sekretaris Jenderal Hizbullah mengatakan bahwa Hizbullah menyertai pemerintah yang memiliki lebih banyak kelompok politik yang menjadi anggota di dalamnya dan tidak menerima pembentukan pemerintahan masa depan dari kalangan individu independen.

Menyusul kebijakan bermusuhannya terhadap Perlawanan Lebanon dan bangsa, pemerintah AS menempatkan dua mantan pejabat Lebanon dalam daftar sanksi yang mengklaim bahwa langkah itu karena dukungan menteri untuk Hizbullah.(IT/TGM)