Islam Times - Pemerintah Afghanistan Akan Memulai Pembicaraan Damai Bersejarah Dengan Taliban Hari Ini

Pemerintah Afghanistan Akan Memulai Pembicaraan Damai Bersejarah Dengan Taliban Hari Ini

IslamTimes - Setelah penundaan berbulan-bulan, pemerintah Afghanistan dan Taliban akan membuka pembicaraan damai "bersejarah" di ibu kota Qatar, Doha, pada hari Sabtu (12/9), dengan harapan negosiasi tersebut akan membawa konflik yang telah berlangsung lama di negara itu pada kesimpulan.

Sejak digulingkan pada 2001 setelah invasi pasukan AS, Taliban telah menolak untuk bernegosiasi dengan pemerintah Afghanistan, malah memilih untuk mengadakan pembicaraan dengan perwakilan dari Washington.

Sebuah kesepakatan perdamaian penting yang ditandatangani antara organisasi militan dan Amerika Serikat pada 29 Februari mengatur panggung untuk pembicaraan intra-Afghanistan, meskipun pementasan negosiasi akan bertumpu pada kedua belah pihak yang mematuhi perjanjian pertukaran tahanan.

Sumber di pemerintahan kepresidenan Afghanistan mengatakan kepada Sputnik pada hari Kamis (10/9) bahwa kedua belah pihak telah setuju untuk memulai pembicaraan pada hari Sabtu (12/9). Ini kemudian dikonfirmasi oleh Kementerian Luar Negeri Qatar dan pejabat dari pemerintah dan Taliban.

Mike Pompeo, menteri luar negeri AS, telah tiba di ibu kota Qatar untuk menghadiri pembicaraan tersebut, menggambarkannya sebagai "kesempatan bersejarah bagi Afghanistan" untuk mengakhiri "empat dekade perang dan pertumpahan darah".

Pembicaraan intra-Afghanistan telah ditunda beberapa kali, karena pemerintah di Kabul dan organisasi militan tidak setuju atas pembebasan tahanan yang sedang berlangsung. Saat itu, Taliban terus mengincar warga sipil dalam ledakan bom dan melakukan penyergapan di pos-pos militer. Militer Afghanistan juga terus berupaya untuk menetralisir anggota kelompok militan.

Pembicaraan damai diharapkan akan meluas, dan komunitas internasional akan menjadi pengamat yang tajam. Pemerintah Afghanistan dan Taliban akan membahas kemungkinan untuk memastikan gencatan senjata jangka panjang, masalah yang terkait dengan konstitusi negara, dan berbagai masalah sosial, termasuk hak-hak perempuan.

Kedua belah pihak telah berhasil mencapai meja perundingan, tetapi masih harus dilihat apakah mereka akan mencapai kesepakatan yang di maksudkan.[IT/r]