Islam Times - Perdana Menteri Palestina Mendesak Negara-Negara Arab Memboikot Penandatanganan Upacara Perjanjian Normalisasi

Perdana Menteri Palestina Mendesak Negara-Negara Arab Memboikot Penandatanganan Upacara Perjanjian Normalisasi

IslamTimes - Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh hari ini mendesak negara-negara Arab untuk memboikot upacara penandatanganan perjanjian normalisasi UEA-Zionis Israel dan Bahraini-Israel, yang dijadwalkan berlangsung di Washington pada hari Selasa (15/9).

Berbicara dalam sidang mingguan kabinet di Ramallah, Shtayyeh menganggap upacara penandatanganan itu sebagai "hari hitam dalam sejarah bangsa Arab dan sebagai kekalahan Liga Arab, yang telah menjadi institusi perpecahan, yang mendorong ganjalan solidaritas Arab.”

"Hari ini akan ditambahkan ke kalender penderitaan Palestina dan kalender kekalahan Arab, karena memberikan pukulan maut bagi Prakarsa Perdamaian Arab dan solidaritas Arab," tambahnya sambil mendesak orang-orang Arab untuk berdiri bersatu dalam menghadapi kesepakatan tersebut. .

Dia menunjukkan bahwa kabinet sedang mempertimbangkan untuk merekomendasikan agar Presiden Mahmoud Abbas "merevisi hubungan Palestina dengan Liga Arab, yang tetap tutup mulut atas pelanggaran terang-terangan terhadap resolusinya sendiri, namun tidak ada satupun yang telah dilaksanakan," seperti yang dia gambarkan tentang Arab. Liga sebagai "simbol ketidakmampuan Arab".

"Apakah masuk akal bahwa orang Arab menerima izin Zionis Israel untuk shalat di kompleks Masjid Al-Aqsa, yang masih di bawah pendudukan, dengan syarat?"

Sementara itu, Shtayyeh menekankan bahwa kabinet tidak melakukan upaya apapun untuk mengakhiri divisi intra-Palestina dan melakukan rekonsiliasi nasional yang komprehensif melalui beberapa langkah, pertama dan terpenting, mengadakan pemilihan.

Dia menekankan pentingnya implementasi hasil pertemuan para pemimpin faksi Palestina baru-baru ini, yang diadakan di bawah kepemimpinan Abbas.

Dia menyatakan keprihatinannya tentang lonjakan terus-menerus infeksi virus korona baru di wilayah pendudukan, dan mendesak pasukan keamanan untuk menjatuhkan hukuman ketat kepada mereka yang melanggar larangan pertemuan sosial, terutama pesta pernikahan dan pertemuan belasungkawa, dan mengisyaratkan bahwa kabinet dapat dipaksa untuk mengaktifkan kembali penguncian umum untuk melawan wabah pandemi.[IT/r]