Sekjen PBB Mengatakan Tidak Akan Mengambil Tindakan atas Dorongan 'Snapback' AS terhadap Iran

"Tampaknya ada ketidakpastian apakah proses tersebut ... benar-benar dimulai," kata Antonio Guterres pada hari Sabtu (19/9) dalam surat kepada Dewan Keamanan PBB yang dilihat oleh Reuters.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan Sabtu bahwa semua sanksi PBB terhadap Iran "berlaku kembali" di bawah mekanisme "snapback" yang ditampilkan dalam kesepakatan nuklir 2015 antara Iran dan kekuatan dunia.

Pompeo mengancam negara anggota PBB dengan "konsekuensi" jika mereka menolak untuk menerapkan sanksi.

"Jika negara-negara anggota PBB gagal memenuhi kewajiban mereka untuk menerapkan sanksi ini, Amerika Serikat siap menggunakan otoritas domestik kami untuk memberlakukan konsekuensi atas kegagalan tersebut dan memastikan bahwa Iran tidak menuai keuntungan dari aktivitas yang dilarang oleh PBB," katanya.

Diplomat tertinggi AS "memberi tahu" Sekretariat PBB bulan lalu bahwa Washington memicu mekanisme tersebut.

Namun, penandatangan perjanjian nuklir lain menegaskan bahwa prosedur Amerika tidak memiliki efek hukum karena Washington meninggalkan kesepakatan, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA), pada 2018.

“Bukan untuk Sekretaris Jenderal untuk melanjutkan seolah-olah tidak ada ketidakpastian seperti itu,” Guterres menambahkan pada sambutannya yang secara khusus waktunya bertepatan dengan tenggat waktu yang ditetapkan oleh Washington.

Ketua PBB, sementara itu, mengklaim juga tidak yakin "apakah penghentian [sanksi] ... terus berlaku atau tidak."

"Apakah Washington tuli?"

Tiga belas anggota Dewan Keamanan - termasuk sekutu Washington yang terkemuka, Inggris, Prancis, dan Jerman - telah, bagaimanapun, menolak untuk mengikuti kampanye AS, menganggapnya tidak sah atau bertentangan dengan upaya untuk mempertahankan kesepakatan nuklir.[IT/r]