Laporan: Iran Bisa Memiliki Senjata Nuklir Hingga Akhir Tahun Melalui Kerja Sama Dengan Korea Utara

Pada hari Sabtu (19/9), Departemen Luar Negeri AS mengumumkan akan mengembalikan semua sanksi PBB yang sebelumnya dibatalkan terhadap Tehran, termasuk embargo senjata dan pembatasan terkait sektor energi nuklir.

Dia mengutip "totalitas" data yang tersedia di AS, termasuk dari IAEA, tetapi gagal memberikan bukti atau rincian lainnya.

"Iran dan Korea Utara telah melanjutkan kerja sama dalam proyek rudal jarak jauh, termasuk pemindahan bagian penting", katanya.

Pejabat itu mengklaim bahwa Iran "dengan jelas melakukan segalanya" untuk "kembali ke bisnis persenjataan", jadi sebagai tanggapan, Administrasi Trump akan memberlakukan sanksi baru pada hari Senin, menargetkan lebih dari 20 individu dan entitas yang terlibat dalam nuklir, rudal, dan konvensional program senjata Iran.

Dia menambahkan bahwa perintah eksekutif yang dijadwalkan pada hari Senin juga akan memungkinkan Washington untuk menggunakan sanksi sekunder terhadap mereka yang membeli atau menjual senjata ke Iran, tidak termasuk mereka dari pasar AS.

Pada hari Sabtu, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengumumkan bahwa semua sanksi PBB diberlakukan kembali terhadap Iran, dan langkah-langkah baru akan menyusul, menambahkan bahwa AS tidak akan "ragu" untuk menghukum negara-negara yang menentang mereka.

Pemerintahan Trump telah lama melancarkan kampanye sanksi terhadap Tehran, yang dijuluki pendekatan "tekanan maksimum", yang dibenarkan Washington dengan perlunya menahan "ancaman nuklir" Iran sambil mengecam "pemerintah yang menindas". Pada Oktober 2019, Pompeo tweeted bahwa Iran "harus secara fundamental mengubah perilakunya dan bertindak seperti negara normal, atau dapat menyaksikan ekonominya runtuh".

Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif mengecam pemerintah AS karena mengembalikan sanksi, menunjukkan bahwa komunitas internasional telah berbicara menentang langkah tersebut.

Perwakilan Tinggi UE untuk Urusan Luar Negeri Josep Borrell mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu bahwa Washington tidak dapat secara sepihak memulihkan sanksi internasional terhadap Iran berdasarkan perjanjian yang ditariknya, mengacu pada Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA), yang juga dikenal sebagai 2015 kesepakatan nuklir. Kesepakatan itu berusaha untuk menahan program nuklir Tehran.

Menurut kesepakatan nuklir 2015, tindakan hukuman hanya dapat diberlakukan jika Tehran melanggar kewajibannya berdasarkan perjanjian tersebut. Pemerintahan Trump menarik diri dari kesepakatan Iran, mengecam Iran dengan sanksi.[IT/r]