Islam Times - AS Kesal 'Tidak Ada Negara Yang Menganggapnya Sebagai Peserta JCPOA'

IslamTimes- Dalam akun twitternya pada hari Senin, Mikhail Ulyanov menulis, "AS sangat kesal dengan fakta bahwa praktis tidak ada yang siap untuk mengenalinya sebagai peserta #JCPOA yang mampu memicu snapback."

Perwakilan Tetap Rusia untuk Organisasi Internasional di Wina mengatakan bahwa Amerika Serikat sangat jengkel dengan kenyataan bahwa tidak ada negara yang siap untuk mengakuinya sebagai peserta JCPOA.

Perwakilan Tetap Rusia untuk Organisasi Internasional di Wina mengatakan bahwa Amerika Serikat sangat jengkel dengan kenyataan bahwa tidak ada negara yang siap untuk mengakuinya sebagai peserta JCPOA.

Dalam akun twitternya pada hari Senin, Mikhail Ulyanov menulis, "AS sangat kesal dengan fakta bahwa praktis tidak ada yang siap untuk mengenalinya sebagai peserta #JCPOA yang mampu memicu snapback."

“Tidak ada yang perlu dikeluhkan. Ini adalah kasus salah perhitungan yang jelas disebabkan oleh peran ideologi yang sangat besar dalam kebijakan luar negeri #US, ”tambahnya.

Ulyanov menunjukkan reaksi atas ucapan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dalam kritiknya terhadap negara-negara Eropa karena kurangnya dukungan mereka dari gerakan anti-Iran AS.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo pada hari Sabtu mengklaim bahwa sanksi PBB terhadap Iran telah diberlakukan kembali dengan penghentian tenggat waktu 30 hari sejak langkah yang diambil oleh Washington untuk aktivasi mekanisme pemicu snapback.

Menyusul pernyataan yang dikeluarkan oleh Mike Pompeo, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell menekankan bahwa Washington tidak dapat mengembalikan sanksi internasional terhadap Teheran secara sepihak.

"Pertanyaannya adalah sejauh mana pandangan mereka sesuai dengan pendekatan otoritas AS," tambahnya.

Di bawah kesepakatan nuklir 2015 yang dibuat Iran dengan enam negara besar - Inggris, China, Prancis, Jerman, Rusia, dan AS - embargo senjata konvensional PBB akan berakhir pada 18 Oktober.

AS, yang membatalkan kesepakatan itu pada Mei 2018, mengklaim telah memicu "pengembalian", atau dimulainya kembali, semua sanksi PBB terhadap Iran, termasuk embargo senjata.

Sementara pihak lain dalam kesepakatan nuklir dan sebagian besar Dewan Keamanan PBB mengatakan AS tidak memiliki hak untuk memberlakukan kembali sanksi PBB dan bahwa langkah tersebut tidak memiliki efek hukum.

Semua anggota Dewan Keamanan, kecuali AS, tetap diam atau mengatakan bahwa AS tidak memiliki tempat di ruangan ini untuk tetap diam atau memberikan komentar, tambahnya.(IT/TGM)