Norwegia Meluncurkan Rencana Aksi Nasional Melawan Islamofobia

Sebuah rencana aksi nasional baru yang menargetkan diskriminasi dan kebencian terhadap Muslim di Norwegia telah disajikan oleh Perdana Menteri Erna Solberg dan Menteri Kebudayaan dan Kesetaraan Gender Abid Raja.

Pemerintah menekankan bahwa rencana aksi sebelumnya untuk memerangi rasisme dan diskriminasi secara umum, yang disajikan pada bulan Desember tahun lalu, tidaklah cukup, dan diperlukan langkah-langkah untuk menghilangkan kebencian yang ditujukan kepada umat Islam pada khususnya.

“Ini adalah masalah di masyarakat kita bahwa berbagai minoritas dihadapkan pada rasisme. Beberapa minoritas, seperti Yahudi dan Muslim, sangat rentan. Kami sudah memiliki upaya untuk melawan anti-Semitisme, dan sekarang kami juga mempresentasikan rencana terpisah untuk melawan diskriminasi dan kebencian terhadap Muslim, ” kata Solberg, seperti dikutip oleh surat kabar Nettavisen.

Solberg juga menekankan lonjakan sikap negatif terhadap Muslim dalam beberapa tahun terakhir, yang dia anggap sebagai gelombang pengungsi tahun 2015 dan bangkitnya serangan teroris jihadis.

Rencana aksi yang akan diterapkan antara tahun 2020 dan 2023 mencakup alokasi 10 juta NOK ($ 1 juta) dan 18 berbagai tindakan. Perkembangan tersebut didasarkan pada penilaian ancaman Badan Keamanan Polisi Nasional (PST), yang menurutnya ancaman dari ekstremis sayap kanan telah tumbuh.

Rencana aksi dipandang sebagai alat untuk mendorong dialog, menjembatani kesenjangan, dan memperoleh lebih banyak pengetahuan.

“Penting untuk menampilkan keragaman Muslim. Saya percaya bahwa ketika banyak orang berpikir Muslim, mereka mungkin berpikir tentang seorang mullah atau ekstremis teroris,” Menteri Kebudayaan Abid Raja, yang juga seorang Muslim, mengatakan kepada surat kabar Dagsavisen.

Rencana aksi tersebut muncul setelah keributan yang dipicu oleh demonstrasi anti-Islam oleh organisasi SIAN (Hentikan Islamisasi Norwegia), di mana mereka merobek salinan Alquran untuk merayakan kebebasan berbicara.

Menyusul keributan tersebut, Dewan Islam Norwegia mengumumkan bahwa pembakaran Alquran (seperti yang dilakukan oleh SIAN dan Partai Garis Keras etnis-nasionalis Denmark) tidak boleh dilindungi oleh kebebasan berekspresi.

Solberg menyuarakan keprihatinannya bahwa hasutan dan pelecehan dapat memecah perdebatan publik. Dalam sebuah artikel yang dia tulis di surat kabar Vårt Land, dia menekankan bahwa demonstrasi dengan pesan rasis harus dilarang. Pada saat yang sama, dia mengakui bahwa kritik terhadap Islam, sebagaimana agama lainnya, harus tetap legal.

“Kebebasan berekspresi juga mencakup ekspresi yang menghina, mengejutkan, atau menyinggung. Bukan hak asasi manusia untuk tidak tersinggung. Karenanya, kritik terhadap Islam harus dipertahankan, tetapi bukan kebencian terhadap Muslim,” tulis Solberg.

Rencana aksi tersebut memicu reaksi polarisasi di kalangan publik Norwegia. Misalnya, Helge Lurås, editor-in-chief outlet berita Resett, menyebutnya sebagai “Allahu Akbar dari pemerintah” dan “sangat kontraproduktif”.

Menurut survei tahun 2017, 34 persen orang Norwegia mengekspresikan sikap anti-Muslim, dan hampir 40 persen menganut gagasan bahwa Muslim "merupakan ancaman bagi budaya Norwegia". Sebanyak 47 persen responden mendukung gagasan bahwa umat Islam sendiri patut disalahkan atas meningkatnya sentimen anti-Islam. Orang tua, pria dan orang dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah ternyata lebih cenderung memiliki sikap anti-Muslim.

Komunitas Muslim Norwegia telah tumbuh secara dramatis selama beberapa dekade terakhir dan sekarang diperkirakan mencapai 5,7 persen dari populasi negara yang berjumlah 5,2 juta. Di beberapa kota di atau sekitar Greater Oslo, jumlah Muslim melebihi 10 persen dari populasi.[IT/r]