Balas Israel, Libanon Mmembela Hizbullah dalam Sesi Dewan Hak Asasi Manusia PBB

Kementerian Luar Negeri dan Emigran Lebanon mengeluarkan pernyataan pada hari Senin, mengecam komentar Merav Marks (penasihat hukum misi Israel untuk PBB dan organisasi internasional di Jenewa), yang telah menyerang gerakan perlawanan Hizbullah karena perannya di Libanon dalam debat umum di sesi ke-45 Dewan Hak Asasi Manusia PBB.

Utusan Israel itu menuduh Dewan Hak Asasi Manusia PBB tidak mengurus apa yang disebutnya sebagai upaya Hizbullah menghambat mandat Pasukan Sementara PBB di Libanon (UNIFIL) dan memanipulasi pemerintah Libanon.

Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri dan Emigran Libanon mengatakan Misi Permanen Libanon untuk PBB dan Organisasi Internasional lainnya di Jenewa menggunakan "haknya untuk menanggapi utusan musuh Israel, seperti yang terjadi setiap kali ada serangan di Libanon dan haknya untuk melawan."

Kementerian kemudian menggambarkan Israel sebagai "pasukan pendudukan yang dipersenjatai dengan senjata canggih dan memiliki persenjataan nuklir, yang mengancam tetangganya."

Israel "memiliki sejarah pelanggaran hak asasi manusia yang mencolok dan kejahatan internasional di Libanon dan di tanah Arab lainnya yang diduduki. Masyarakat internasional suatu hari harus memenuhi kewajibannya untuk mengadili para pelakunya...Hari ini kita menandai peringatan 38 tahun Sabra dan Pembantaian Shatila, salah satu kejahatan terburuk terhadap kemanusiaan dalam sejarah modern,” papar pernyataan itu.

"Lebanon menegaskan hak melawan untuk membebaskan tanah dan mempertahankan kedaulatannya," kata Kementerian itu, menggarisbawahi bahwa gerakan perlawanan Hizbullah adalah "bagian yang tidak terpisahkan" dari Libanon.

Kementerian juga mengecam utusan Israel itu atas pernyataannya mengenai ledakan mematikan di pelabuhan Beirut bulan lalu, yang menewaskan sekitar 200 orang, melukai ribuan lainnya dan menghancurkan bangunan di lingkungan pemukiman sekitarnya.

Utusan Israel itu mencoba menghubungkan Hizbullah dengan ledakan itu, mengklaim gerakan itu menempatkan kepentingan Iran di atas kepentingan Libanon sendiri, dan bahwa ledakan itu "adalah demonstrasi yang jelas dari hal itu."

Sebagai tanggapan, Kementerian Luar Negeri Libanon mengatakan bahwa "pasukan Pendudukan (Israel) telah berusaha menempatkan dirinya pada posisi otoritas peradilan Libanon dalam masalah ledakan pelabuhan, sementara penyelidikan belum selesai."

"Hipotesis plot asing tidak boleh dikesampingkan, dan dalam kasus ini, pasukan (Israel) ini akan menjadi tersangka utama," tambahnya.

Ledakan itu diikuti oleh pergolakan lain di Libanon, termasuk unjuk rasa ribuan orang dan pengunduran diri seluruh pemerintahan mantan perdana menteri Hasan Diab.

Hizbullah menyerukan penyelidikan atas ledakan tersebut dan mendesak semua pihak untuk mempertahankan persatuan dan integritas seluruh negeri.

Sementara itu, dalam beberapa bulan terakhir rezim Zionis telah  meningkatkan pelanggaran atas wilayah udara di selatan Libanon, tempat basis utama Hizbullah.

Gerakan perlawanan didirikan setelah invasi dan pendudukan Israel tahun 1982 di Libanon selatan. Sejak itu, Hizbullah terus tumbuh menjadi kekuatan militer yang kuat, berulang kali menghantam militer Israel, termasuk dalam perang 33 hari pada Juli 2006.[IT/AR]