Presiden Lebanon Menolak Untuk Memerintahkan Pemecatan Terkait Ledakan Di Beirut

Presiden Michel Aoun dari Lebanon tidak akan menandatangani dekrit yang membubarkan tiga pejabat yang dituduh menyelidiki ledakan pelabuhan Beirut pada 4 Agustus yang menewaskan lebih dari 190 orang.

Kantor Kepresidenan Lebanon mengeluarkan pernyataan pada hari Senin, mengatakan bahwa tidak akan ada perintah seperti itu kecuali keputusan resmi dibuat oleh kabinet yang didukung oleh mayoritas menteri.

Pakar kehakiman mengatakan keputusan pemberhentian yang ditandatangani oleh presiden, perdana menteri dan menteri terkait biasanya cukup bagi seorang pejabat untuk dicopot.

Direktur transportasi darat dan laut, Abdel Hafiz Kaissi, direktur jenderal pelabuhan, Hassan Koraytem, ​​dan kepala bea cukai, Badri Daher, ditahan atas ledakan besar itu.

Investigasi telah menemukan bahwa kesalahan sebagian besar terletak pada Daher terkait pengiriman pupuk amonium nitrat yang menurut pihak berwenang terbakar dan menyebabkan ledakan fatal.

Penyelidikan sejauh ini telah menangkap sedikitnya 25 orang. Belum ada temuannya yang dipublikasikan.

Lebanon belum membentuk pemerintahan sejak Perdana Menteri yang ditunjuk, Mustapha Adib, mengumumkan pengunduran dirinya pada akhir September di tengah kebuntuan atas pembentukan pemerintah di negara yang dilanda krisis itu.(IT/TGM)