Islam Times - Oposisi pada PBB: 95% Warga Bahrain Menentang Normalisasi Kesepakatan dengan 'Israel'

Oposisi pada PBB: 95% Warga Bahrain Menentang Normalisasi Kesepakatan dengan 'Israel'

IslamTimes - Masyarakat Islam Nasional Al-Wefaq meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk campur tangan dalam dorongan tak terkendali kerajaan untuk memperdalam hubungannya dengan rezim Zionis Israel, dengan mengatakan langkah itu tidak mencapai persetujuan masyarakat umum.

Kelompok oposisi terbesar Bahrain merilis pernyataan pada hari Minggu (18/10), karena kedua belah pihak diharapkan untuk menandatangani "komunike bersama dalam membangun hubungan damai dan diplomatik" selama kunjungan oleh delegasi Zionis Israel dan AS ke ibu kota Bahrain, Manama.

Langkah tersebut menandai langkah maju yang besar dalam meresmikan hubungan Manama dan Tel Aviv setelah acara 15 September di Gedung Putih di mana Bahrain dan Uni Emirat Arab menandatangani kesepakatan "normalisasi" dengan rezim pendudukan.

Semua faksi Palestina selain tokoh dan badan Muslim independen yang tak terhitung jumlahnya telah dengan suara bulat mengecam détente sebagai tusukan di belakang bangsa Palestina dan upaya yang difasilitasi AS untuk mengkhianati perjuangan Palestina untuk mengakhiri pendudukan dan agresi Israel.

Penentang pemulihan hubungan mengatakan langkah yang telah diambil oleh segelintir pihak berwenang di Manama dan Abu Dhabi tidak pernah memenuhi syarat untuk mewakili pendapat jutaan komunitas Arab dan Muslim yang kuat di dunia.

"Lebih dari 95% menentang kesepakatan dan normalisasi dengan Zionis dan tidak adanya otoritas yang mewakili rakyat" dalam upaya untuk memperkuat détente, kata al-Wefaq, berbicara kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.

"Kami meminta sekretaris jenderal dan komunitas internasional untuk meminta rezim Bahrain mengizinkan warga Bahrain memberikan keputusan akhir mereka tentang kesepakatan antara rezim Bahrain dan pendudukan Zionis," tambahnya.

"Rakyat Bahrain perlu mengungkapkan pendapat mereka tentang perjanjian ilegal ini," bunyi pernyataan itu, menyebut kesepakatan itu tidak konstitusional dan bertentangan dengan "nilai-nilai patriotik dan nasional."

Gerakan tersebut mengatakan alasan lain dari ilegalitas perjanjian itu adalah bahwa Manama terus melakukannya sambil menahan semua bentuk oposisi di dalam negeri.[IT/r]