Islam Times - Rouhani: Akhir Dari Sanksi Senjata Iran Kemenangan Logika Atas Intimidasi AS

IslamTimes- “Hari Minggu menandai pencabutan embargo senjata, yang sangat penting bagi rakyat kami, bukan karena kami sekarang bebas untuk membeli dan menjual senjata, tetapi yang lebih penting, karena logika hukum dan kebenaran menang melawan kekerasan dan intimidasi,” katanya .

Presiden Iran Hassan Rouhani memuji pencabutan embargo senjata PBB atas Republik Islam sebagai kemenangan logika hukum dan kebenaran atas penindasan, dengan mengatakan AS gagal dalam plotnya untuk mencabut hak Iran atas perdagangan bebas peralatan pertahanan. .

Berbicara pada pertemuan kabinet di Teheran pada hari Rabu, Rouhani menggarisbawahi pentingnya pencabutan larangan senjata, yang terjadi meskipun Washington berjuang untuk memperbarui pembatasan.

“Hari Minggu menandai pencabutan embargo senjata, yang sangat penting bagi rakyat kami, bukan karena kami sekarang bebas untuk membeli dan menjual senjata, tetapi yang lebih penting, karena logika hukum dan kebenaran menang melawan kekerasan dan intimidasi,” katanya .

“Amerika telah mencoba selama bertahun-tahun untuk merampas hak-hak bangsa Iran. Rakyat Iran harus bebas membeli atau menjual senjata kapan pun mereka mau dan membutuhkannya; Oleh karena itu, menegakkan hak-hak rakyat sangatlah penting, dan pada hari Minggu menjadi bukti bahwa persekongkolan Amerika tidak berhasil. ”

Embargo dicabut pada Minggu pagi sejalan dengan jadwal lima tahun yang ditetapkan dalam kesepakatan nuklir 2015, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA).

Pemerintahan Presiden AS Donald Trump telah mendorong Dewan Keamanan PBB untuk meloloskan perpanjangan embargo, tetapi dewan tersebut menolak proposal tersebut pada bulan Agustus.

Menyusul kegagalan resolusi, pemerintahan Trump bergerak untuk menerapkan apa yang disebut ketentuan snapback di JCPOA yang bertujuan untuk mengembalikan semua sanksi PBB terhadap Iran.

Namun, ia mengalami kekalahan lagi karena penandatangan perjanjian yang tersisa secara hukum menantang langkah AS, mengutip penarikannya dari JCPOA pada Mei 2018.(IT/TGM)