Hizbullah Kecam Sanksi AS terhadap Pemimpin Partai Kristen Terbesar Lebanon

Pada hari Jumat (6/11), AS menjatuhkan sanksi kepada Bassil, pemimpin Gerakan Patriotik Bebas (FPM) dan menantu Presiden Michel Aoun, sebagai bagian dari Undang-Undang Akuntabilitas Hak Asasi Manusia Magnitsky Global, yang menargetkan korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia yang serius di seluruh dunia. Menurut Departemen Keuangan, pekerjaan Bassil, yang pernah menduduki beberapa jabatan tingkat tinggi di pemerintahan Lebanon, telah ditandai dengan tuduhan korupsi yang signifikan.

"Hizbullah mengutuk keputusan yang dibuat oleh Departemen Keuangan AS terhadap pemimpin FPM dan [mantan] menteri luar negeri Gebran Bassil dan menganggapnya sebagai campur tangan politik yang eksklusif dan tidak terselubung dalam urusan dalam negeri Lebanon," kata gerakan itu.

Menurut Hizbullah, langkah itu bertujuan untuk "menundukkan sekelompok besar politisi sesuai dengan keinginan dan ketentuan yang diberlakukan oleh Amerika Serikat di Lebanon."

Keputusan Departemen Keuangan menjadikan Bassil politisi terkait Hizbullah ketiga yang berada di bawah pembatasan AS setelah pemerintahan Presiden Donald Trump menempatkan dua mantan menteri di bawah sanksi atas tuduhan membantu Hizbullah.[IT/r]