AS Menjatuhkan Sanksi pada Pasukan Pertahanan Nasional Suriah, Kementerian Perminyakan dan Sumber Daya Mineral

Sanksi Barat dijatuhkan pada pemerintah Suriah setelah pecahnya perang saudara di negara yang berlanjut hingga saat ini, meskipun Damaskus telah berhasil mengambil kembali kendali atas sebagian besar wilayah negara itu.

Departemen Keuangan AS mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa sembilan perusahaan dan organisasi tambahan yang terkait dengan penyulingan dan transportasi minyak mentah serta konstruksi militer dan produksi obat-obatan masuk daftar hitam.

Enam warga Suriah dan dua warga Lebanon dikenai sanksi.

"Hari ini, Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) Departemen Keuangan AS mengambil tindakan terhadap pejabat militer Suriah, anggota Parlemen Suriah, entitas pemerintah Suriah, dan orang-orang Suriah dan Lebanon yang berusaha menghidupkan kembali industri perminyakan Suriah yang memburuk", ungkap rilis. "Secara khusus, OFAC menambahkan tujuh individu dan sepuluh entitas ke dalam Daftar Warga Negara yang Ditunjuk Khusus dan Orang yang Diblokir, sesuai dengan otoritas sanksi Suriah".

Sanksi dijatuhkan di Damaskus oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat pada tahun 2011, menyusul dimulainya perang saudara di negara tersebut. Masyarakat Barat menuduh pemerintah Suriah melanggar hak asasi manusia.

Perang saudara bersama dengan sanksi internasional yang dijatuhkan terhadap Suriah telah mengakibatkan situasi kemanusiaan yang buruk.[IT/r]