Islam Times - Presiden Erdogan: Turki Berharap untuk 'Membuka Halaman Baru' dengan AS dan UE Tahun Depan

Presiden Erdogan: Turki Berharap untuk 'Membuka Halaman Baru' dengan AS dan UE Tahun Depan

IslamTimes - Ankara berencana akan memperbaiki hubungan dengan Barat tahun depan, kata Presiden Recep Tayyip Erdogan pada hari Rabu (23/12), ketika dia mengeluh tentang standar ganda yang dihadapi negaranya dalam hubungannya dengan Washington dan Brussels.

Presiden Erdogan mengatakan kepada anggota parlemen dari Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang berkuasa pada hari Rabu (23/12) bahwa dia akan mencoba untuk meningkatkan hubungan dengan negara-negara Barat meskipun "agenda artifisial" mungkin mereka kejar sekarang.

“Turki menghadapi standar ganda baik di Mediterania timur dan S-400. Kami ingin membuka halaman baru dengan UE dan Amerika Serikat di tahun baru,” kata Erdogan.

Presiden memperjelas Turki akan fokus pada kebijakan luar negeri tahun depan, dengan mengatakan bahwa "Turki tidak memiliki kemewahan untuk memalingkan punggungnya baik dari Barat maupun Timur."

Mengakui bahwa Turki memiliki "tahun yang menantang dalam hal hubungan kami dengan AS dan Eropa terlepas dari upaya kami," Erdogan mengungkapkan harapan bahwa Presiden terpilih AS Joe Biden "juga akan memperhatikan hubungan Turki-Amerika."

AS menjatuhkan sanksi kepada Turki pada 14 Desember karena Ankara pembelian sistem pertahanan rudal S-400 Rusia setelah Washington mengklaim itu tidak akan sesuai dengan persenjataan NATO. Ankara melihat sanksi itu sebagai "kesalahan besar", dan Erdogan menekankan pada Rabu bahwa Turki tidak akan "tunduk pada bahasa sanksi dan pemerasan."

Pada saat yang sama, UE menjatuhkan sanksi kepada beberapa pejabat dan entitas Turki yang diduga terlibat dalam kegiatan pengeboran gas di Mediterania timur di tengah sengketa Ankara dengan Yunani dan Siprus.

Namun, Brussels menunda tarif perdagangan atau embargo senjata hingga Maret.

Erdogan juga mengatakan dalam pidatonya pada hari Rabu bahwa Ankara tidak akan "mengabaikan Afrika dan Asia," dan parlemen Turki pada hari yang sama menyetujui untuk memperpanjang selama 18 bulan undang-undang yang memungkinkan pengerahan pasukan ke Libya.[IT/r]