Islam Times - Pompeo: Iran Seharusnya Tidak Memperkaya Uranium Di Tingkat Mana Pun

IslamTimes- Amerika Serikat, di bawah Presiden Donald Trump, meninggalkan kesepakatan nuklir 2015 antara Iran dan lainnya - yang telah dipuji oleh sebagian besar dunia sebagai pilar keamanan regional dan internasional - tiga tahun lalu dan memulihkan sanksi "terberat" terhadap Republik Islam Iran.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo, pemimpin anti-Iran yang paling vokal, mengatakan Republik Islam seharusnya tidak memperkaya uranium di tingkat mana pun, karena Teheran mengancam akan mengusir pengawas internasional kecuali jika sanksi AS dicabut.

Iran "seharusnya tidak diizinkan untuk memperkaya uranium di tingkat mana pun," kata Pompeo, menurut pernyataan yang dipublikasikan di situs web Departemen Luar Negeri AS pada hari Sabtu. Dia menuduh Republik Islam "mengancam keamanan regional" melalui program energi nuklirnya.

Amerika Serikat, di bawah Presiden Donald Trump, meninggalkan kesepakatan nuklir 2015 antara Iran dan lainnya - yang telah dipuji oleh sebagian besar dunia sebagai pilar keamanan regional dan internasional - tiga tahun lalu dan memulihkan sanksi "terberat" terhadap Republik Islam Iran.

Tindakan sepihak mendorong Iran untuk mengumumkan serangkaian tindakan penanggulangan nuklir seperti yang telah diizinkan berdasarkan kesepakatan yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA).

Pekan lalu, Iran mengumumkan telah melanjutkan proses pengayaan uranium hingga kemurnian 20 persen di fasilitas nuklir Fordow.

Tindakan itu diambil berdasarkan undang-undang, yang disebut Rencana Aksi Strategis untuk Melawan Sanksi, yang telah disetujui Parlemen akhir tahun lalu, memberi ultimatum untuk AS berikutnya hingga 21 Februari untuk mencabut sanksi.

Undang-undang tersebut juga memungkinkan Republik Islam untuk mengusir pengawas pengawas nuklir Perserikatan Bangsa-Bangsa jika Washington gagal melanjutkan komitmennya di bawah JCPOA.

Pada hari Minggu, Ahmad Amirabadi Farahani, seorang anggota parlemen senior, mengingatkan bahwa "selama sanksi tidak dicabut, kami tidak melihat alasan untuk melaksanakan kewajiban kami."

“Pelaksanaan kewajiban tanpa pencabutan sanksi bertentangan dengan kepentingan bangsa Iran,” imbuhnya seraya menegaskan bahwa sanksi tersebut harus dicabut terutama di sektor keuangan, perbankan, dan perminyakan.(IT/TGM)