Islam Times - Iran Mengekspor Air Beratnya ke Delapan Negara

IslamTimes - Juru bicara nuklir Iran mengatakan negara itu saat ini memproduksi cukup air berat di dalam negeri, dan bahkan mengekspor kelebihan jumlah tersebut ke delapan negara.

Behrouz Kamalvandi, juru bicara Organisasi Energi Atom Iran (AEOI), mengatakan negara itu harus memiliki pembangkit listrik tenaga nuklirnya sendiri, dan menghasilkan bahan bakar yang dibutuhkan untuk pembangkit itu, serta obat-obatan nuklir yang dibutuhkannya.

Berbicara dalam wawancara yang disiarkan televisi pada Senin (11/1) malam, Kamalvandi mengatakan negara tidak pernah berhenti memproduksi air berat, dan sejauh ini telah membuat kemajuan yang baik dalam hal ini.

"Meskipun pembatasan sepuluh atau delapan tahun pada program kami yang diberlakukan oleh JCPOA (kesepakatan nuklir 2015), pada akhirnya akan dicabut seiring berjalannya waktu, dan kami tidak akan memiliki batasan pada tahun kesepuluh," katanya, merujuk ke Rencana Komprehensif Aksi Bersama.

Dia mengatakan setelah kesepakatan nuklir antara Tehran dan kekuatan dunia berakhir, beberapa negara bahkan bersedia berinvestasi dalam produksi bahan bakar yang dibutuhkan untuk pembangkit listrik tenaga nuklir Iran di dalam negeri, tetapi Amerika mencegah mereka melakukannya.

Presiden AS Donald Trump, seorang kritikus hawkish dari kesepakatan nuklir penting antara Iran dan enam kekuatan dunia - Amerika Serikat, Inggris, Prancis, China, Rusia dan Jerman - secara sepihak menarik Washington dari perjanjian tersebut pada Mei 2018, dan mejatuhkan sanksi yang paling sulit yang pernah ada terhadap Republik Islam yang menyimpang dari kritik global.

Menyusul keluarnya banyak kritik, Washington telah berusaha untuk mencegah penandatangan yang tersisa untuk mematuhi komitmen mereka dan dengan demikian membunuh perjanjian bersejarah, yang secara luas dipandang sebagai buah dari diplomasi internasional.

Iran tetap sepenuhnya mematuhi JCPOA selama satu tahun penuh, menunggu penandatangan bersama untuk memenuhi akhir kesepakatan mereka dengan mengimbangi dampak larangan Amerika pada ekonomi Iran.

Tetapi karena pihak-pihak Eropa gagal melakukannya, Republik Islam pada Mei 2019 memutuskan untuk menangguhkan komitmen JCPOA berdasarkan Pasal 26 dan 36 dari kesepakatan yang mencakup hak-hak hukum Tehran.[IT/r]