0
Thursday 21 January 2021 - 18:45
Invasi Saudi Arabia di Yaman:

Warga Yaman Demo di Sanaa Menentang ‘Daftar Hitam’ AS terhadap Ansarullah

Story Code : 911533
Yemenis Rally in Sanaa Against US Blacklisting of Ansarullah.jpg
Yemenis Rally in Sanaa Against US Blacklisting of Ansarullah.jpg
Jalan-jalan di Sanaa serta di beberapa kota di provinsi Ibb pada Rabu menyaksikan demonstrasi menentang AS.
 
Gedung Putih adalah "sponsor utama terorisme di dunia," teriak kerumunan di ibu kota Yaman.
 
"Kami keluar untuk mengatakan Amerika Serikat adalah ibu dari terorisme dan tidak memiliki hak untuk mengklasifikasikan siapa pun sebagai teroris," kata seorang demonstran kepada AFP.
 
Hizam al-Assad, seorang anggota kantor politik Ansarullah, mengecam "agresi berkelanjutan terhadap rakyat Yaman oleh pemerintah AS".
 
Di Ibb, protes dilakukan di empat distrik termasuk Yarim. Pengunjuk rasa Yaman mengatakan langkah "bodoh" oleh AS bertujuan untuk membantu memperketat pengepungan yang dipimpin Saudi di Yaman.
 
Pada 10 Januari, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengumumkan penunjukan yang bertentangan dengan kelompok bantuan yang takut memburuknya krisis kemanusiaan di negara yang dilanda perang.
 
Perserikatan Bangsa-Bangsa, Uni Eropa, dan kelompok bantuan, serta anggota parlemen di Amerika Serikat telah mengecam langkah tersebut.
 
Tetapi Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, partai kunci koalisi pimpinan Riyadh melawan Yaman, bersikap positif tentang hal itu.
 
Sejak akhir 2014, Ansarullah telah menjalankan urusan kenegaraan menyusul pengunduran diri presiden pendukung Riyadh Abd Rabbouh Mansur Hadi.
 
Beberapa bulan kemudian pada Maret 2015, rezim Saudi dan sejumlah sekutunya melancarkan perang mematikan di Yaman untuk memasang kembali Hadi, tetapi kampanye tersebut gagal total dalam menghadapi perlawanan keras oleh angkatan bersenjata Yaman.
 
Penunjukan tersebut mulai berlaku pada 19 Januari, sehari sebelum pelantikan Joe Biden sebagai presiden AS.
 
Sementara itu, pemilihan Biden untuk menteri luar negeri, Antony Blinken, Selasa (19/1) mengatakan, pemerintahan baru akan "segera" meninjau daftar hitam gerakan itu.[IT/r]
 
Artikel Terkait
Comment