0
Wednesday 3 March 2021 - 12:32
RI dan Gejolak Myanmar:

Soroti Prinsip Non-Intervensi, RI Dorong Restorasi Demokrasi Myanmar

Story Code : 919356
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi.jpg
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi.jpg
“Menghormati prinsip non-intervensi adalah wajib. Saya sampaikan, tidak ada satu pun negara anggota ASEAN yang memiliki intensi untuk melanggar prinsip non-intervensi,” kata Retno usai mengikuti pertemuan khusus ASEAN untuk membahas situasi politik Myanmar, Selasa.

Namun, sebagai sesama anggota ASEAN, Indonesia menyeru Myanmar agar menjalankan juga prinsip serta nilai lain yang terkandung dalam Piagam ASEAN termasuk demokrasi, penghormatan terhadap HAM, pemerintahan yang baik, supremasi hukum, dan pemerintahan konstitusional.

Untuk itu, kata Retno, Indonesia akan terus mendorong restorasi demokrasi di Myanmar dengan mengutamakan keinginan dan kepentingan rakyat Myanmar.

Dalam hal ini, Indonesia mengedepankan penyelesaian masalah melalui dialog antara pihak-pihak yang berkonflik di Myanmar.

“Suara rakyat Myanmar harus dihormati. Demokrasi menjamin kebebasan berpendapat, demokrasi juga menuntut adanya komunikasi dan dialog,” ujar Retno dalam pertemuan ASEAN yang juga dihadiri oleh menteri yang ditunjuk militer Myanmar, Wunna Maung Lwin.

Militer Myanmar merebut kekuasaan dari pemerintah terpilih yang dipimpin Aung San Suu Kyi, atas tuduhan kecurangan dalam pemilu November tahun lalu.

Suu Kyi dan sejumlah pimpinan partai pemenang, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), ditahan sampai saat ini.

Kudeta itu telah memicu unjuk rasa oleh berbagai lapisan masyarakat di Myanmar, yang menentang kekuasaan militer dan menuntut pengembalian kekuasaan kepada pemerintah sipil.

Belakangan, unjuk rasa damai berubah menjadi kerusuhan karena penggunaan kekerasan oleh aparat keamanan setempat.

Berdasarkan laporan Reuters, sedikitnya 21 pengunjuk rasa telah tewas sejak kerusuhan dimulai sebulan lalu, sedangkan pihak tentara mengatakan satu polisi tewas.

Indonesia telah menyerukan penghentian kekerasan di Myanmar serta pembebasan para pimpinan politik negara itu, untuk dapat membangun kondisi kondusif bagi terlaksananya dialog.[IT/r]
 
 
Artikel Terkait
Comment