Islam Times - Blinken: Israel dan Palestina Harus Menikmati Ukuran Kebebasan dan Keamanan yang Sama

Blinken: Israel dan Palestina Harus Menikmati Ukuran Kebebasan dan Keamanan yang Sama

IslamTimes - Sebelumnya Jumat (2/4), Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengumumkan pembatalan perintah eksekutif era Trump yang menjatuhkan sanksi kepada pejabat Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) dan membatasi penerbitan visa untuk personel Pengadilan.

Pada saat yang sama, Blinken menekankan Washington tidak setuju dengan penyelidikan kejahatan perang ICC ke AS dan Zionis Israel.

Selama kontak telepon hari Jumat, Blinken dan mitranya dari Zionis Israel, Menteri Luar Negeri Gabi Ashkenazi, membahas sejumlah topik, termasuk tantangan keamanan regional bagi pemerintah Zionis Israel, bantuan kemanusiaan untuk Palestina dan "normalisasi hubungan dengan negara-negara mayoritas Arab dan Muslim," rinci juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price.

"Sekretaris menekankan keyakinan Pemerintah bahwa Zionis Israel dan Palestina harus menikmati kebebasan, keamanan, kemakmuran, dan demokrasi yang sama," kata Price.

"Menteri menegaskan kembali komitmen kuat Amerika Serikat kepada Zionis Israel dan keamanannya dan berharap untuk memperkuat semua aspek kemitraan AS-Zionis Israel."

Pernyataan Price pada panggilan telepon pemerintah AS-Israel tidak menyebutkan keputusan Presiden AS Joe Biden untuk menghentikan sanksi terhadap Jaksa ICC Fatou Bensouda dan Phakiso Mochochoko, kepala Divisi Yurisdiksi, Pelengkap, dan Kerjasama ICC. Bensouda secara khusus mengumumkan pada bulan Maret bahwa Pengadilan akan menyelidiki dugaan kejahatan perang yang dilakukan oleh Pasukan Pertahanan Israel dan kelompok militer lainnya sejak Juni 2014.

Penyelidikan tersebut mengikuti pemeriksaan pendahuluan, di mana kantor Bensouda "terlibat dengan beragam pemangku kepentingan, termasuk dalam pertemuan rutin dan produktif dengan masing-masing perwakilan dari Pemerintah Palestina dan Israel."

Pemberitahuan resmi tentang penyelidikan tersebut dikeluarkan untuk Zionis Israel dan Otoritas Palestina (PA).

Pekan lalu, Zionis Israel menangguhkan izin perjalanan Riyad al-Maliki, menteri luar negeri PA, menyusul kunjungannya ke ICC.

Pada hari yang sama, tim al-Maliki diinterogasi oleh pejabat intelijen Zionis Israel.

"Menteri itu ditahan selama sekitar setengah jam, dan stafnya ditunda sekitar satu jam, semuanya mengatakan," kata pejabat Kementerian Luar Negeri PA Ahmad al-Dik, mencatat bahwa menteri luar negeri dihentikan saat melakukan perjalanan dari Yordania ke Tepi Barat. .

Sebelumnya pada bulan Maret, outlet The National yang berbasis di UEA melaporkan, mengutip dokumen resmi Departemen Luar Negeri AS, bahwa Washington berencana untuk mengatur ulang hubungan dengan Palestina, membalikkan beberapa langkah yang diambil oleh pemerintahan sebelumnya yang mendukung aktivitas pemukiman Zionis Israel di Tepi Barat dan mengabaikan prinsip solusi dua negara sebagai dasar untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan.

Rusia menyambut baik deklarasi AS yang mendukung solusi dua negara untuk konflik Zionis Israel-Palestina tetapi mengharapkan pemerintahan Biden untuk menjalankan pembicaraan tersebut.

"Pendekatan kami terhadap [proses perdamaian Timur Tengah] ini telah dikonfirmasi melalui sikap kami di arena internasional dan kerja konkret di organisasi internasional. Saat ini, kesamaan dalam pendekatan kami dan AS hanya dikonfirmasi oleh pernyataan [AS]. Itulah sebabnya kita perlu menunggu tindakan nyata," kata Kementerian Luar Negeri Rusia pekan lalu.

Ketegangan meningkat di kawasan itu setelah mantan Presiden AS Donald Trump mengumumkan rencana perdamaiannya untuk Timur Tengah, yang antara lain menetapkan Israel memasukkan permukiman Yahudi di Tepi Barat dan menjadikan Yerusalem sebagai ibukotanya.

Langkah tersebut ditolak oleh kepemimpinan Palestina, yang kemudian mengakhiri semua perjanjian dengan Amerika Serikat dan Israel.

Solusi dua negara membayangkan terciptanya negara Palestina yang akan bekerja sama secara damai dengan Negara Israel yang ada, meletakkan dasar untuk perdamaian abadi di Timur Tengah.[IT/r]