Islam Times - Haniyeh: Penundaan Pemilu Tidak Ada Alasan Kredibel

IslamTimes - Kepala politbiro Hamas Ismail Haniyeh mengecam keputusan Kepala Otoritas Palestina Mahmoud Abbas pada Jumat (30/4) malam untuk menunda pemilihan umum di negara itu, dengan mengatakan keputusan tersebut tidak memiliki pembenaran yang dapat dipercaya.

Dalam wawancara yang disiarkan televisi, Haniyeh mengatakan "sangat disayangkan" bahwa Abbas memutuskan untuk tidak mengadakan pemilihan dengan Yerusalem dikecualikan dari pemungutan suara.

"Jika protokol Perjanjian Oslo ditaati, penundaan pemilu berarti penyitaan hak politik warga Palestina," katanya.

“Sebagai Hamas, kami mengatakan bahwa pemilihan harus diadakan di Al-Quds (Yerusalem). Kami sepakat tentang ini,” katanya, menyinggung tentang pentingnya Al-Quds. “Baik negara maupun Palestina tidak ada artinya bagi kami tanpa Al-Quds. Al-Quds memiliki banyak dimensi politik, sosial, agama, dan budaya."

Perbedaan pendapat tidak didasarkan pada pemilihan umum di Al-Quds tetapi pada keputusan Palestina yang melekat pada entitas Zionis, katanya.

Menurut Haniyeh, warga Palestina ngotot menggelar pemilu di Al-Quds. Dia mencatat bahwa masih ada waktu untuk melakukannya dan bahwa orang-orang di Al-Quds juga dapat menggunakan hak politiknya.

“Kami berharap pemilu bisa dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, tapi sayangnya diputuskan untuk ditunda tanpa ada justifikasi yang meyakinkan,” ujarnya.

Haniyeh, sementara itu, memperingatkan bahwa penundaan pemilu dapat mengembalikan politik dalam negeri Palestina ke tempat semula, mencatat bahwa sebagai Hamas, mereka ingin Palestina tidak kembali ke konflik politik internal, tetapi untuk melanjutkan dialog dan rekonsiliasi.

Pemilu adalah kebutuhan dalam mengatasi bahaya yang menunggu masalah Palestina, seperti yang disebut kesepakatan abad ini, dan rencana aneksasi Zionis Israel, tegasnya.

“Kami selalu berpikir bahwa pembagian harus diakhiri. Kami pikir perlu untuk membangun kemitraan di lembaga-lembaga Palestina [Organisasi Pembebasan Palestina, dewan legislatif, pemerintah, dan kepresidenan] dan untuk memerangi bahaya yang menunggu perjuangan Palestina, katanya.

“Proses persatuan nasional tidak terbatas pada pemilu. Dalam proses ini, kami menyepakati kemitraan di seluruh sistem politik Palestina, ” tambah Haniyeh. [IT/r]