Islam Times - 682 Politisi dan Akademisi meminta Biden untuk Melindungi Hak Asasi Manusia Palestina

682 Politisi dan Akademisi meminta Biden untuk Melindungi Hak Asasi Manusia Palestina

IslamTimes - Sebanyak 682 tokoh politik, akademisi, aktivis perdamaian, dan peraih Nobel menyerukan kepada Presiden AS Joe Biden untuk menghormati komitmennya mengenai perlindungan hak-hak Palestina, dan untuk mengakhiri penindasan Zionis Israel.

Para penandatangan, dalam sebuah surat terbuka yang diterbitkan awal pekan ini, mendesak Biden untuk menempatkan “hak asasi manusia di pusat kebijakan luar negeri AS” dan untuk “membantu mengakhiri dominasi dan penindasan yang dilembagakan Zionis Israel terhadap rakyat Palestina”.

“Perdamaian yang berkelanjutan dan adil – untuk semua orang – akan tetap sulit dipahami jika kebijakan AS berpegang pada status quo politik tanpa keadilan dan akuntabilitas,” bunyi surat itu.

“Ke depan, Amerika Serikat harus mengatasi akar penyebab kekerasan, yang telah diabaikan oleh pemerintahan berturut-turut."

“Pemerintahan Anda harus menerapkan tekanan diplomatik bersama untuk membantu mengakhiri diskriminasi dan penindasan sistemik yang terus meluas dan memastikan akuntabilitas bagi otoritas Israel yang melanggar hak-hak Palestina,” tulis kelompok itu.

Para penandatangan termasuk mantan jaksa agung Zionis Israel Michael Ben-Yair; mantan ketua Knesset Avraham Burg; mantan Presiden Irlandia Mary Robinson; Peraih Nobel Perdamaian 2011 Tawakkol Karman; akademisi Zionis Israel Ilan Pappe; profesor Amerika Noam Chomsky; dan sejumlah anggota parlemen Inggris antara lain.

Setidaknya 260 warga Palestina, termasuk 66 anak-anak, tewas dalam pemboman Zionis Israel di Jalur Gaza dalam 11 hari perang yang dimulai pada 10 Mei. Serangan udara Zionis Israel juga membawa kehancuran yang meluas ke wilayah yang sudah miskin itu.

Gerakan perlawanan yang berbasis di Gaza menanggapi dengan meluncurkan lebih dari 4.000 roket ke wilayah pendudukan, beberapa mencapai sejauh Tel Aviv dan bahkan Haifa dan Nazareth di utara.

Rezim Zionis Israel akhirnya terpaksa mengumumkan gencatan senjata, yang ditengahi oleh Mesir, yang mulai berlaku pada dini hari tanggal 21 Mei.

Selama serangan Israel di Jalur Gaza yang terkepung, Biden mendapat kecaman karena tidak menyerukan gencatan senjata segera.

Presiden AS pada 15 Mei mengadakan percakapan telepon dengan perdana menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu, dan menegaskan kembali dukungan kuatnya untuk apa yang dia gambarkan sebagai hak rezim untuk mempertahankan diri terhadap serangan roket pembalasan dari faksi-faksi perlawanan Palestina yang berbasis di Gaza.

Terlepas dari kenyataan bahwa kelompok-kelompok hak asasi manusia telah sering menyerukan penyelidikan atas kejahatan perang yang dilakukan oleh militer Zionis Israel terhadap warga Palestina, Gedung Putih telah memilih untuk tidak berbicara kritis tentang tindakan rezim Tel Aviv.

Setelah mengalahkan Donald Trump dalam pemilihan November 2020 untuk menjadi presiden Amerika Serikat ke-46, pemerintahan Biden menuduh akan menempatkan hak asasi manusia sebagai inti dari kebijakan luar negerinya.

“Amerika Serikat berkomitmen pada dunia di mana hak asasi manusia dilindungi, pembela mereka dirayakan, dan mereka yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia harus bertanggung jawab,” kata Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam sebuah pernyataan pada bulan Februari.

Sementara Washington telah mengkritik keputusan Pengadilan Kriminal Internasional untuk meluncurkan penyelidikan atas kejahatan perang Israel terhadap warga Palestina di wilayah pendudukan, dan belum mengambil tindakan apa pun untuk meminta pertanggungjawaban Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman atas pembunuhan jurnalis pembangkang yang berbasis di AS. Jamal Khashoggi.

“Hanya penerapan yang konsisten dari kebijakan luar negeri yang berpusat pada hak yang dapat memberi sinyal kepada para pemimpin Zionis Israel bahwa pelanggaran hukum internasional tidak akan dibiarkan begitu saja. Tuan Presiden, sekaranglah waktunya untuk menetapkan tolok ukur baru dalam kebijakan luar negeri Amerika yang mengarah dengan keadilan dan membuka jalan menuju perdamaian abadi,” bunyi surat itu. [IT/r]