Islam Times - Perbarui Permintaan, Taliban Minta Turki Meninggalkan Afghanistan

Islam Times - Taliban pada hari Senin menegaskan kembali tuntutannya agar pasukan militer Turki meninggalkan Afghanistan bersama dengan pasukan NATO dan AS yang meninggalkan negara itu musim panas ini.

Juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid mengatakan pasukan Turki akan dianggap sebagai pasukan pendudukan dan kelompok itu akan "bertindak melawan" mereka jika mereka tidak mundur bersama pasukan NATO lainnya, yang akan pergi akhir Agustus.

“Turki telah berada di Afghanistan selama 20 tahun terakhir dengan NATO, dan jika ingin tetap tinggal sekarang, tanpa ragu, kami menganggapnya sebagai penjajah dan akan bertindak melawannya,” kata Mujahid kepada Arab News seperti dilansir Al-Monitor.

“Kami memiliki banyak kesamaan dengan Turki … dan mereka adalah Muslim. Tetapi jika mereka turun tangan dan mempertahankan pasukannya, maka itu akan membawa tanggung jawab, ”katanya.

Pernyataan Taliban muncul ketika para pejabat AS dan Turki secara aktif membahas proposal Ankara untuk meninggalkan sekitar 500 tentara di bandara internasional Kabul untuk mengamankan misi diplomatik asing setelah pasukan NATO yang tersisa pergi.

“Kami masih berdiskusi dengan Turki tentang seperti apa keamanan di bandara nantinya,” kata sekretaris pers Pentagon John Kirby.

“Ada beberapa modalitas dan beberapa persyaratan yang masih kami kerjakan dengan Turki,” kata Kirby, menolak untuk berspekulasi tentang kemampuan apa yang mungkin dipilih pejabat AS untuk dipertahankan di Bandara Internasional Hamid Karzai.

Laporan lokal di Suriah pekan lalu menunjukkan intelijen Turki sedang berusaha menyewa tentara bayaran Suriah di bawah kedok perusahaan keamanan swasta dan menyebarkan mereka ke Afghanistan. Turki telah mengerahkan pejuang oposisi Suriah ke konflik di Libya dan Nagorno-Karabakh dalam beberapa tahun terakhir – langkah yang dikritik tajam oleh pejabat PBB, Eropa dan AS.

Kirby mengatakan pekan lalu akan "sangat penting" bagi setiap pasukan yang dikerahkan ke bandara untuk "tunduk pada aturan hukum internasional" dan "perilaku yang tepat untuk pasukan keamanan internasional."

Sementara itu, pejabat AS masih "aktif berdiskusi" dengan pemerintah daerah menggunakan pangkalan lokal untuk memberikan dukungan udara dan logistik dalam waktu yang lebih singkat.[IT/AR]