Mujahidin Irak Mencela Pernyataan Menlu tentang Perlunya Pasukan AS

Berbicara pada konferensi pers bersama dengan timpalannya dari Amerika Antony Blinken di Washington pada hari Jumat (23/7), menteri luar negeri Irak mengatakan bahwa Baghdad masih membutuhkan bantuan Washington, dan menyerukan untuk mempertahankan kerja sama keamanan bilateral.
 
“Kita perlu bekerja dengan Koalisi Internasional, yang dipimpin oleh Amerika Serikat, melawan teroris Daesh,” kata Hussein.
“Kita butuh kerja sama di bidang intelijen. Kami membutuhkan bantuan dengan pelatihan. Kami membutuhkan pasukan untuk membantu kami di udara.”
 
Komentar itu muncul pada saat pejabat Amerika dan Irak sedang menyelesaikan pergeseran misi militer AS di Irak ke apa yang mereka sebut "peran penasehat murni" pada akhir tahun.
 
Mengutip seorang pejabat AS dan dua orang yang mengetahui masalah tersebut, Politico melaporkan pada hari Kamis (22/7) bahwa perubahan tersebut direncanakan akan diumumkan pada hari Senin setelah Perdana Menteri Irak Mustafa al-Kadhimi bertemu dengan Presiden AS Joe Biden di Gedung Putih.
 
Sebagai tanggapan, Komite Koordinasi Perlawanan Irak, yang terdiri dari perwakilan faksi anti-teror dalam Unit Mobilisasi Populer (PMU) atau Hashd al-Sha'abi, menggarisbawahi perlunya penarikan semua pasukan asing dari negara itu.
 
Dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh saluran TV al-Mayadin Lebanon, komite memperingatkan bahwa campur tangan pasukan asing dalam keamanan Irak dimaksudkan untuk memata-matai pekerjaan badan-badan keamanan negara itu, menambahkan bahwa misi Angkatan Udara AS di Irak adalah untuk membela keamanan rezim Zionis dan memata-matai perlawanan.
 
“Kami menekankan kondisi perlawanan untuk tidak mengizinkan kehadiran personel militer asing di tanah Irak,” tambahnya.
 
“Penarikan pasukan pendudukan asing dari Irak harus dilakukan sepenuhnya dari seluruh wilayah Irak agar prosesnya menjadi nyata.”
 
Sekjen gerakan Asa'ib Ahl al-Haq, subdivisi Hashd al-Sha'abi, mengatakan pernyataan Menlu Hussein "sangat disayangkan dan tidak dapat diterima" untuk semua orang Irak yang bangga dengan institusi militer dan keamanan mereka.
 
Ammar Hakim, ulama Syiah Irak dan ketua Gerakan Kebijaksanaan Nasional (Hikma), berharap pembicaraan delegasi Irak dengan AS akan mempertimbangkan kepentingan negara melalui perilaku profesional mereka.[IT/r]