Formasi Pemerintah Lebanon: Hizbullah dan Amal Tuntut Langkah Cepat Atasi Krisis

Kedua gerakan Syiah, dalam pernyataan bersama yang dirilis pada hari Selasa (27/7), menggarisbawahi perlunya pembentukan kabinet, dan mengumumkan bahwa tindakan seperti itu akan membantu menghentikan keruntuhan total ekonomi Lebanon dan akan segera mengatasi tantangan mata pencaharian.
 
Mikati mendapatkan cukup suara dalam konsultasi parlemen pada hari Senin (26/7) untuk ditunjuk sebagai perdana menteri Lebanon berikutnya, tetapi menghadapi tantangan sulit untuk membentuk pemerintahan yang layak untuk mengatasi krisis keuangan negara itu.
 
Pada hari Selasa, Mikati bertemu dengan Presiden Lebanon Michel Aoun di Istana Baabda untuk memberikan penjelasan singkat tentang hasil konsultasi tidak mengikat dengan berbagai blok parlemen Lebanon mengenai pembentukan kabinet baru.
 
“Pendapatnya sebagian besar identik dan, insya Allah, kami akan mengadakan pertemuan berturut-turut dalam dua hari ke depan. Mudah-mudahan pemerintah segera terbentuk,” kata Mikati usai pertemuan.
 
Dia telah berjanji pada hari sebelumnya untuk mengadakan pertemuan berkelanjutan dengan Aoun untuk mempercepat pembentukan pemerintahan baru.
 
“Dengan terbentuknya pemerintahan baru kita berharap dapat mengembalikan peran dan fungsi negara. Ini yang menenteramkan warga,” tambah Mikati.
 
Lebanon telah terperosok sejak akhir 2019 dalam krisis ekonomi dan keuangan yang mendalam, diperburuk oleh kebuntuan politik.
 
Krisis ekonomi dan keuangan merupakan ancaman terbesar bagi stabilitas negara sejak perang saudara 15 tahun berakhir pada 1990.
 
Krisis ini sebagian besar terkait dengan sanksi yang dijatuhkan Amerika Serikat dan sekutunya terhadap Lebanon serta intervensi asing dalam urusan dalam negeri negara Arab itu.
 
Negara Timur Tengah itu telah dijalankan oleh pemerintahan sementara selama hampir satu tahun, karena para politisi gagal menyepakati pembentukan dan susunan pemerintahan baru.
 
Pemerintah Hassan Diab mengundurkan diri setelah ledakan pelabuhan mematikan di Beirut Agustus lalu, yang menyebabkan kebuntuan yang berkepanjangan. Perdana menteri yang ditunjuk Saad Hariri juga mengundurkan diri pekan lalu, dengan alasan perbedaan utama dengan Aoun.[IT/r]