Islam Times - Lebanon Serahkan Surat ke PBB setelah ‘Israel’ Berikan Kontrak Lepas Pantai ke Halliburton

Lebanon Serahkan Surat ke PBB setelah ‘Israel’ Berikan Kontrak Lepas Pantai ke Halliburton

IslamTimes - Lebanon telah mengajukan surat protes kepada PBB dan Dewan Keamanan setelah Zionis Israel memberikan kontrak pengeboran lepas pantai di Mediterania kepada kelompok layanan ladang minyak AS Halliburton.

Perwakilan Lebanon untuk PBB, Amal Mudallali, menyerahkan surat itu kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Presiden Dewan Keamanan, perwakilan Irlandia untuk PBB, Geraldine Byrne Nason, yang meminta DK PBB untuk “memastikan bahwa evaluasi pengeboran berhasil. tidak terletak di daerah yang disengketakan antara Lebanon dan Israel, untuk menghindari serangan terhadap hak dan kedaulatan Lebanon.”

Surat itu juga menyerukan upaya untuk "mencegah pengeboran di masa depan di wilayah yang disengketakan dan untuk menghindari langkah-langkah yang dapat menimbulkan ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional."

Perusahaan Halliburton mengumumkan pekan lalu bahwa mereka akan berkolaborasi dengan produsen energi Yunani Energean pada tiga hingga lima pengeboran sumur dan penyelesaian di ladang gas alam Karish North, yang terletak di dekat perbatasan maritim Israel yang disengketakan dengan Lebanon.

Menurut Energean, lapangan gas tersebut diperkirakan memiliki cadangan gas sekitar 1,14 triliun kaki kubik.

Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati pada hari Sabtu meminta Menteri Luar Negerinya Abdallah Bou Habib untuk meminta masyarakat internasional untuk mengklarifikasi masalah ini.

"Kami tidak akan mundur dalam masalah ini atau menyerah pada hak-hak Lebanon," kata Mikati seperti dikutip dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh kantornya.

Kantor Berita Nasional Lebanon (NNA) juga mengutip perdana menteri yang mengatakan bahwa “tidak ada rasa puas diri dalam masalah ini, juga tidak ada pengabaian hak-hak Lebanon, dan PBB harus memainkan perannya dalam menghalangi Zionis Israel dan memaksanya untuk menghentikan tindakannya yang berulang-ulang. pelanggaran hak-hak Lebanon dan kedaulatan Lebanon.”

Ketua DPR Lebanon Nabih Berri juga meminta Kementerian Luar Negeri Lebanon untuk mengambil “tindakan mendesak dan segera ke arah Dewan Keamanan PBB dan masyarakat internasional untuk memverifikasi kemungkinan serangan baru Israel terhadap kedaulatan dan hak-hak Lebanon.”

Berri menambahkan bahwa “entitas Israel yang melakukan komisi dan menyimpulkan kontrak eksplorasi lepas pantai untuk Halliburton atau perusahaan lain di wilayah yang disengketakan di laut merupakan pelanggaran, atau bahkan pukulan terhadap perjanjian kerangka kerja yang disponsori oleh Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.”

Sebuah pernyataan kementerian luar negeri mengatakan menteri luar negeri telah menghubungi perwakilan permanen PBB di Lebanon, kedutaan AS dan negara-negara lain yang mendukung pembicaraan maritim untuk memastikan kontrak Halliburton tidak melibatkan pekerjaan di wilayah yang disengketakan.[IT/r]