AS Berencana Kirim 2.000 Pasukan ke Irak

Prajurit dari Divisi Infanteri Keempat akan menggantikan Tim Tempur Brigade Infanteri 256 dari Garda Nasional Angkatan Darat Louisiana untuk periode sembilan bulan, dan akan menjadi pasukan utama Amerika di Irak, surat kabar itu melaporkan Senin.

Menurut The Gazette, outlet berita lokal Colorado, tentara akan membantu dan memberi nasihat kepada pasukan keamanan Irak, memberikan pertahanan udara terhadap serangan dan melatih pasukan mitra di negara itu.

Seorang juru bicara Pentagon mengatakan pengerahan unit itu adalah "bagian dari rotasi normal unit" untuk mendukung kelangsungan satuan tugas pimpinan AS yang dibentuk untuk memerangi kelompok teroris ISIS.

Pasukan tempur AS menarik diri dari Irak pada 2011 dalam kesepakatan antara pemerintah Irak dan pemerintahan mantan presiden AS Barack Obama. Mereka, bagaimanapun, kembali sebagai bagian dari apa yang disebut koalisi melawan ISIS.

Irak menyatakan kemenangan atas ISIS pada Desember 2017 setelah kampanye militer kontra-terorisme selama tiga tahun, yang juga mendapat dukungan dari negara tetangga Iran.

Pada tanggal 26 Juli, Presiden AS Joe Biden dan Perdana Menteri Irak Mustafa al-Kadhimi menandatangani perjanjian yang secara resmi mengakhiri misi tempur AS di Irak pada akhir tahun ini, lebih dari 18 tahun setelah pasukan AS dikirim ke negara itu.

Namun, di bawah perjanjian itu, pasukan militer AS akan terus beroperasi di Irak dalam apa yang disebut sebagai “peran penasehat.”

Sebuah pernyataan bersama Irak-AS yang dikeluarkan setelah pertemuan itu mengatakan hubungan “keamanan” akan difokuskan pada “pelatihan, pemberian nasihat, dan pembagian intelijen.”

Berbicara kepada wartawan setelah pertemuan Gedung Putih, Biden mengatakan AS akan terus "melatih, membantu, membantu dan menangani ISIS saat muncul," ketika misi tempur berakhir.

AS saat ini memiliki sekitar 2.500 tentara di Irak. Tidak diketahui berapa banyak pasukan yang akan tinggal di negara itu setelah tahun 2021. Sekretaris pers Gedung Putih Jen Psaki mengatakan “jumlahnya akan tergantung pada kebutuhan misi dari waktu ke waktu.”

Sentimen anti-AS telah tumbuh di Irak sejak pembunuhan pada Januari 2020 terhadap Abu Mahdi al-Muhandis, wakil kepala Unit Mobilisasi Populer, bersama dengan komandan anti-teror legendaris Iran Jenderal Qassem Soleimani di Baghdad.

Mereka menjadi sasaran pada 3 Januari 2020 dalam serangan drone yang disahkan oleh mantan presiden AS Donald Trump di dekat Bandara Internasional Baghdad.

Dua hari setelah serangan itu, anggota parlemen Irak menyetujui RUU yang mengharuskan pemerintah untuk mengakhiri kehadiran semua pasukan militer asing yang dipimpin oleh AS.[IT/AR]