Islam Times - Menlu: Sanksi AS Mencekik Rakyat Suriah, Komunitas Internasional Harus Bertindak

Menlu: Sanksi AS Mencekik Rakyat Suriah, Komunitas Internasional Harus Bertindak

IslamTimes - Presiden Suriah Bashar Assad sebelumnya mengatakan pada pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa sanksi terhadap rakyat Suriah adalah anti-manusia, anti-negara, dan tidak sah.

Komunitas internasional harus meningkatkan bantuannya ke Suriah karena situasi kemanusiaan terus memburuk di bawah sanksi yang dijatuhkan AS yang mencekik rakyat di negara itu, kata Menteri Luar Negeri Faisal Mekdad kepada Sputnik.

"Tentu saja, ya, karena sanksi yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat mencekik rakyat Suriah", kata Mekdad kepada Sputnik pada hari Rabu (22/9) ketika ditanya apakah masyarakat internasional harus meningkatkan bantuan kemanusiaan ke Suriah.

"Tingkat kemiskinan meningkat, kekurangan obat meningkat. Hebatnya, kami bahkan tidak menemukan obat utama untuk mengobati orang yang menderita kanker, dari penyakit lain, bahkan dari coronavirus [COVID-19] ".

Menteri Luar Negeri Suriah Faisal Mekdad mengatakan dia akan mengadakan "pertemuan yang sangat baik" dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres di sela-sela Sidang Umum dan akan menyampaikan bahwa Damaskus mengantisipasi hubungan yang lebih baik dengan sistem PBB.

"Kami akan meminta pelestarian Piagam [PBB] dan prinsip-prinsip utamanya dan kami akan memberi tahu dia [Guterres] betapa kami berharap [untuk] hubungan yang baik dan lebih baik dengan sistem PBB".

Mekdad juga mencatat bahwa dia berencana untuk bertemu dengan mitra Rusia Sergei Lavrov di sela-sela sesi Majelis Umum PBB untuk membahas hubungan dan koordinasi antara kedua negara.

"Kami [Mekdad dan Lavrov] akan membahas hubungan yang sangat baik antara Rusia dan Suriah. Kami akan membahas koordinasi antara kedua negara. Kami akan membahas situasi keseluruhan di kawasan itu", kata Mekdad, Rabu (22/9).

Diplomat Suriah itu menambahkan, belum ada rencana pertemuan dengan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken.

Pada akhir 2019, Presiden AS saat itu Donald Trump menandatangani apa yang disebut Caesar Act yang mulai berlaku tahun depan, menargetkan hampir semua bidang ekonomi Suriah.

Undang-undang tersebut telah memberikan sanksi kepada sejumlah perusahaan domestik dan asing dan individu yang melakukan bisnis dengan pemerintah Presiden Bashar Assad, menjerumuskan negara Timur Tengah ke dalam krisis sosial ekonomi terburuk sejak pecahnya perang saudara pada tahun 2011.

Damaskus telah berulang kali meminta masyarakat internasional untuk mengutuk sanksi sepihak dan mengambil langkah-langkah untuk mencabutnya, menunjukkan bahwa mereka telah menyebabkan peningkatan jumlah warga Suriah yang membutuhkan dan melanggar hak asasi manusia.[IT/r]