Islam Times - Taliban Ingin Sampaikan Posisi Kabinet Afghanistan Baru di Pertemuan Moskow

IslamTimes - Gerakan Taliban akan mencoba untuk menyampaikan posisi pemerintahan sementara mereka di Afghanistan kepada negara-negara kawasan dan seluruh dunia selama konsultasi tentang Afghanistan dalam format Moskow yang akan diadakan pada 20 Oktober, Juru Bicara dan Wakil Menteri Penerangan dan Wakil Menteri Budaya Taliban, Zabihullah Mujahid tweeted pada hari Selasa (19/10).

“Pertemuan dalam format Moskow dimulai pada 2017. Imarah Islam Afghanistan telah mengambil bagian dalam pertemuan ini dan menyatakan posisinya sejak awal. Sekarang perubahan besar telah terjadi di Afghanistan dan IEA benar-benar mengendalikan negara itu, kami ingin mendapatkan posisi pemerintahan Islam di negara-negara kawasan dan seluruh dunia," katanya, TASS melaporkan.

Menurut Mujahid, Taliban merencanakan kontak bilateral dan multilateral pada sejumlah masalah di sela-sela konferensi mendatang di Moskow. Taliban sebelumnya mengumumkan bahwa delegasi mereka untuk konsultasi di Moskow akan dipimpin oleh Penjabat Wakil Perdana Menteri mawlawi Abdul Salam Hanafi.

Penjabat Menteri Luar Negeri Amir Khan Muttaqi dan sejumlah menteri lainnya akan menjadi salah satu anggota delegasi.

Format Moskow didirikan pada 2017 berdasarkan mekanisme konsultasi enam-lateral antara utusan khusus Rusia, Afghanistan, India, Iran, Cina, dan Pakistan. Setelah pemerintahan Joe Biden mengumumkan akhir dari operasi militer AS di Afghanistan dan peluncuran penarikan pasukannya, Taliban memulai serangan terhadap pasukan pemerintah Afghanistan.

Pada tanggal 15 Agustus, pejuang Taliban menyapu Kabul tanpa menghadapi perlawanan apapun dan memperoleh kendali penuh atas ibukota Afghanistan dalam beberapa jam.

Presiden Afghanistan Ashraf Ghani mengatakan dia telah mengundurkan diri untuk mencegah pertumpahan darah dan kemudian melarikan diri dari negara itu.

Pada 6 September, Taliban mengatakan mereka telah menguasai seluruh negara dan mengumumkan pemerintahan sementara baru pada hari berikutnya.

Pemerintah dibentuk oleh anggota Taliban saja, yang sebagian besar mewakili kelompok etnis terbesar di Afghanistan, Pashtun.

Setelah ini, banyak negara mengatakan bahwa pemerintah seperti itu tidak dapat dianggap inklusif dan meminta Taliban untuk memasukkan delegasi dari etnis dan agama minoritas, serta perempuan ke dalamnya.[IT/r]