0
Thursday 18 November 2021 - 14:15
Indonesia - HAM:

Indonesia Dorong Perlindungan HAM di Sektor Bisnis

Story Code : 964191
Indonesia dorong perlindungan HAM di sektor bisnis.jpg
Indonesia dorong perlindungan HAM di sektor bisnis.jpg
Upaya tersebut dilakukan antara lain melalui penyelenggaraan "Konferensi Regional tentang Bisnis dan HAM" yang berlangsung secara hybrid dari Jakarta pada 18-19 November 2021, dengan memanfaatkan momentum satu dekade UNGPs dan akan menjadi kontribusi regional dalam mendorong implementasi dan sosialisasi prinsip-prinsip UNGPs.

”Momentum ini harus kita manfaatkan untuk mengambil langkah lebih lanjut untuk melindungi hak asasi manusia dalam konteks kegiatan bisnis,” kata Wakil Menteri Luar Negeri RI Mahendra Siregar ketika membuka konferensi tersebut pada Kamis.

Selama 10 tahun terakhir, kata Mahendra, prinsip-prinsip yang terkandung dalam panduan PBB tersebut telah dikenal luas di tingkat internasional dan nasional, yang kemudian direspons oleh negara-negara dengan pengembangan kerangka kerja dan instrumen nasional masing-masing.

Indonesia telah mencatat berbagai capaian, termasuk pembentukan National Task Force on Business and Human Rights dan peluncuran alat penilaian human rights risk untuk entitas bisnis bernama Penilaian Risiko Bisnis dan HAM (PRISMA) oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Namun, Mahendra mengingatkan bahwa kemajuan dan akselerasi lebih lanjut masih diperlukan untuk memastikan perlindungan HAM dalam kegiatan bisnis.

Untuk itu, dia mengusulkan tiga upaya yang dapat dilakukan yaitu pertama, dengan mengubah pola pikir dalam mengupayakan penerapan prinsip bisnis dan HAM sebagai investasi, bukan sebagai beban.

”Sudah terlalu lama para pelaku termasuk dalam entitas bisnis dan negara terjebak dalam pola pikir yang menganggap prinsip bisnis dan hak asasi manusia sebagai beban, (padahal) penghormatan bisnis terhadap hak asasi manusia menjadi kunci untuk memastikan pemulihan yang inklusif dan membangun masyarakat yang lebih tangguh,” kata dia.

Kedua, Mahendra menyoroti pentingnya memperkenalkan pola pikir tersebut kepada seluruh pemangku kepentingan, karena isu bisnis dan HAM tidak hanya menjadi agenda negara atau organisasi internasional, tapi juga melibatkan seluruh pemangku kepentingan terutama pelaku usaha.

”Dalam menghadapi ketidaksetaraan yang terus-menerus, inilah saatnya bagi perusahaan untuk meningkatkan upaya mereka untuk mengadopsi dan mempromosikan praktik bisnis yang bertanggung jawab. Penghormatan terhadap hak asasi manusia harus diterima sebagai cara berbisnis,” tutur Mahendra.

Ketiga, ia juga menegaskan perlunya mempromosikan nilai-nilai dan pemahaman bersama tentang isu HAM dalam kegiatan bisnis dengan pendekatan yang mengacu pada kearifan lokal dan dialog untuk saling berbagi pandangan dan praktik terbaik.

Melalui "Konferensi Regional tentang Bisnis dan HAM", Wamenlu RI ingin mendorong para pemimpin bisnis Indonesia untuk berbagi pengalaman mereka selama pandemi, khususnya yang mengambil pilihan sulit untuk sampai memberhentikan pekerja mereka.

”Dan sekarang saat ekonomi mulai pulih, kita dapat mengoptimalkan iktikad baik serta solidaritas antara bisnis dan pekerja untuk meningkatkan kinerja, sumber daya manusia, dan kemajuan sosial. Ini adalah bukti kuat bahwa Indonesia selalu berusaha mengubah krisis menjadi peluang perubahan,” kata dia.

Mengangkat tema “A Pathway to Rebuild Sustainable and Resilient Business during COVID-19 Pandemic and Beyond", konferensi tersebut diselenggarakan oleh Kemlu bekerja sama dengan Kemenkumham, Kementerian BUMN, UNDP, dan Kedutaan Besar Swiss di Jakarta.

Selama konferensi akan dibahas sejumlah isu penting, antara lain peran negara dalam penerapan prinsip-prinsip bisnis dan HAM; proses, praktik-praktik terbaik; pengalaman pelaku bisnis dalam membangun dan memperkuat model bisnis yang mencegah atau mengatasi risiko HAM dalam kegiatan bisnis; dan implementasi pilar ketiga UNGP dalam akses ke pemulihan.

Selain itu, pembahasan dalam konferensi bertujuan untuk melihat kembali implementasi agenda bisnis dan HAM selama satu dekade terakhir, serta mencoba melihat masa depan agenda bisnis dan HAM dalam kaitannya dengan agenda global lain seperti pembangunan berkelanjutan, adaptasi perubahan iklim, serta perdamaian dan keamanan.[IT/r/Antara]
 
 
Comment