Islam Times - “Israel” Akan Menghancurkan 100+ Rumah Palestina

IslamTimes - Penghancuran instan yang diadopsi oleh otoritas pendudukan Zionis “Israel” mengancam lebih dari 100 rumah Palestina di Al-Quds yang diduduki, setelah banyak keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan Zionis “Israel”, terlepas dari upaya Palestina untuk mencegah pembongkaran rumah mereka.

Karena kotamadya Al-Quds menolak untuk membuat peta struktural untuk mengatur konstruksi di kota yang diduduki, yang disebut Hakim Pengadilan Distrik Rivka Friedman-Feldman, mengeluarkan keputusan yang mengatakan bahwa “tanpa adanya rencana nyata, tidak ada alasan untuk memperpanjang perintah pembongkaran”, menurut apa yang dilaporkan Surat Kabar Haaretz. Langkah ini dianggap sebagai penolakan terhadap imbauan yang diajukan oleh 58 keluarga Palestina terhadap pembongkaran rumah mereka di lingkungan Salwan di samping kota tua.

Menurut Haaretz, ada 20 ribu rumah di al-Quds yang dibangun tanpa izin bangunan karena otoritas Zionis "Israel" di kota itu melarang pembuatan peta struktural yang memungkinkan penerbitan izin bangunan.

Dalam beberapa minggu terakhir, negosiasi antara kota al-Quds dan puluhan keluarga Palestina di lingkungan al-Bustan di Salwan – yang ingin dihancurkan oleh pemerintah kota, mengklaim bahwa bangunannya tidak sah – terganggu.

Pemerintah kota memutuskan untuk menghancurkan lingkungan ini untuk membangun proyek pemukiman dalam bentuk “situs arkeologi-wisata” bernama “The King's Garden” sebagai bagian dari “Taman Nasional Kota David” yang dikelola oleh Yayasan Ir David [El 'ad] yang bekerja untuk melakukan Yahudisasi kota tua al-Quds dan sekitarnya.

Untuk mencegah pembongkaran sewenang-wenang, warga Palestina mengadakan negosiasi dengan pemerintah kota dan menyerahkan peta struktural yang dibuat oleh insinyur Youssef Jabareen. Peta tersebut termasuk menghancurkan lingkungan dan merekonstruksi 60% wilayahnya, dan sisanya dikhususkan untuk taman pemukiman, tetapi kotamadya baru-baru ini menolak peta penduduk dan menyarankan untuk memindahkannya ke sejumlah kecil bangunan yang akan dibangun. hanya 5% dari lingkungan.

Warga keberatan dengan usulan tersebut dan negosiasi terhenti, yang berarti perintah pembongkaran mungkin akan segera dilaksanakan. [IT/r]