Islam Times - Pemimpin Turki Menyebut 'Ancaman Utama bagi Demokrasi'

IslamTimes - Media sosial telah menjadi “salah satu sumber utama ancaman bagi demokrasi saat ini,” presiden Turki telah menyatakan, menambahkan bahwa platform mempersulit untuk “melindungi” hal yang “rentan” tanpa memaksakan sensor yang tidak semestinya.

Sementara jaringan media sosial pada awalnya dipasarkan sebagai "simbol kebebasan," mereka telah menjadi ancaman bagi masyarakat demokratis, Recep Tayyip Erdogan menyatakan dalam pesan video pada konferensi komunikasi pada hari Sabtu (11/12), menurut Associated Press.

“Kami berusaha melindungi rakyat kami, terutama bagian masyarakat yang rentan, dari kebohongan dan disinformasi tanpa melanggar hak warga negara kami untuk menerima informasi yang akurat dan tidak memihak,” lanjut Erdogan. Sejak tahun lalu, perusahaan media sosial yang memiliki lebih dari satu juta pengguna diharuskan menyimpan data dan memelihara perwakilan hukum di Turki. Perintah tersebut meyakinkan Facebook, YouTube, dan Twitter untuk mendirikan kantor satelit di sana.

Turki sedang mempertimbangkan undang-undang yang akan melarang penyebaran “informasi palsu” secara online, istilah yang sangat sulit untuk didefinisikan baik untuk platform media sosial dan miliaran penggunanya. Ketiga platform utama telah memperketat kendali sensor secara signifikan sejak awal epidemi Covid-19 hanya untuk lebih lanjut menyatakan ide-ide terlarang menjelang pemilihan presiden AS 2020.

Jika undang-undang itu disahkan, itu akan menciptakan posisi regulator media sosial yang mampu secara resmi menganggap posting sebagai informasi yang salah atas nama pemerintah. Mereka yang memposting konten ofensif yang baru dapat menghadapi hukuman lima tahun penjara.

Iklim media Turki telah dikritik karena peran berat yang dimainkan oleh pemerintah, dan penjaga kebebasan pers yang ditunjuk sendiri, seperti Freedom House, telah mengkritik pemerintah Erdogan karena menghapus konten yang kritis terhadap pemerintah dan "menghukum" orang-orang yang memposting komentar “tidak diinginkan” di media sosial. Misalnya, Wikipedia 'ensiklopedia bebas' yang bias terkenal diblokir di Turki selama tiga tahun, diduga karena klaim versi bahasa Inggris (dalam artikel tentang "terorisme yang disponsori negara") bahwa Turki adalah sponsor negara. Larangan itu dicabut tahun lalu setelah Mahkamah Konstitusi Turki menemukan itu melanggar hak asasi manusia.[IT/r]