Islam Times - Raeisi: Upaya untuk Menetralisir Sanksi AS yang Tidak Terkait dengan Pembicaraan Wina

Raeisi: Upaya untuk Menetralisir Sanksi AS yang Tidak Terkait dengan Pembicaraan Wina

IslamTimes - Presiden Ebrahim Raeisi mengatakan upaya untuk menetralisir sanksi AS terhadap Iran tidak terkait dengan negosiasi Wina dengan kelompok negara-negara P4+1, menekankan bahwa pemerintahannya tidak menaruh semua telurnya dalam satu keranjang ketika harus membuat langkah-langkah koersif menjadi tidak efektif.

“Meskipun upaya penghapusan sanksi adalah agenda serius pemerintah, upaya di pemerintahan ketiga belas untuk menetralisir sanksi tidak bergantung pada negosiasi, sehingga hari ini dan di bawah situasi sanksi, penjualan minyak kami telah meningkat sedemikian rupa sehingga kami tidak lagi khawatir dan hasilnya juga kembali ke negara itu, ”tulis Raeisi dalam tweet pada Jumat (14/1) pagi.

Para diplomat dari Iran dan pihak-pihak lain yang tersisa dalam perjanjian Iran 2015, yang secara resmi disebut Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA), terlibat dalam negosiasi diplomatik putaran kedelapan di ibukota Austria untuk membawa AS kembali ke dalam kesepakatan.

Blinken: 'Beberapa minggu lagi'

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan pada hari Kamis (13/1) bahwa hanya ada "beberapa minggu lagi" untuk menyelamatkan JCPOA, memperingatkan bahwa Washington siap untuk melihat "opsi lain" jika pembicaraan Wina gagal.

"Kami memiliki, saya pikir, beberapa minggu lagi untuk melihat apakah kami dapat kembali ke kepatuhan bersama," kata Blinken dalam sebuah wawancara dengan stasiun radio publik AS NPR.

"Kami sangat, sangat kekurangan waktu," karena "Iran semakin dekat dan dekat ke titik di mana mereka dapat memproduksi bahan fisil yang sangat, sangat singkat untuk senjata nuklir," klaimnya.

Blinken mengatakan Tehran telah membuat kemajuan nuklir yang "akan menjadi semakin sulit untuk dibatalkan karena mereka mempelajari banyak hal, mereka melakukan hal-hal baru sebagai akibat dari melanggar batasan mereka berdasarkan perjanjian."

AS dan Eropa menggunakan hipotesis senjata atom untuk propaganda melawan program energi nuklir Iran yang telah menjadi sasaran inspeksi PBB yang paling mengganggu yang pernah ada.

Badan nuklir PBB telah berulang kali memverifikasi sifat damai dari kegiatan nuklir Iran. Selain itu, Republik Islam memiliki fatwa agama, yang dikeluarkan oleh Pemimpin Revolusi Islam Seyyed Ali Khamenei, yang melarang senjata nuklir.

AS meninggalkan JCPOA pada 2018 di bawah mantan presiden Donald Trump dan memberlakukan lebih dari seribu sanksi terhadap Republik Islam tersebut. Membatalkan kesalahan Trump berarti AS perlu menghapus semua sanksi itu secara terverifikasi.

Namun, JCPOA telah menjadi subyek perselisihan pahit di AS. Washington menandatangani kesepakatan di bawah Presiden Demokrat Barack Obama dan mencoba untuk bergabung kembali di bawah Demokrat lain, Joe Biden, sementara Partai Republik dengan keras menentang kesepakatan itu selama ini. [IT/r]