Islam Times - Jubir Kemenlu: Sanksi Baru Membuktikan Niat Buruk AS terhadap Iran, Kelanjutan dari Kebijakan 'Tekanan Maksimum'

Jubir Kemenlu: Sanksi Baru Membuktikan Niat Buruk AS terhadap Iran, Kelanjutan dari Kebijakan 'Tekanan Maksimum'

IslamTimes - Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Said Khatibzadeh mengatakan sanksi baru yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat terhadap Republik Islam dan Pasukan Quds Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) mengungkapkan permusuhan Washington terhadap Iran.

Pada hari Rabu (25/5), AS memberlakukan sanksi atas apa yang digambarkannya sebagai jaringan penyelundupan minyak dan pencucian uang yang didukung Rusia untuk Pasukan Quds IRGC.

Departemen Keuangan AS mengklaim jaringan itu dipimpin oleh tokoh-tokoh Pasukan Quds saat ini dan sebelumnya, "didukung oleh tingkat senior pemerintah Federasi Rusia" dan termasuk perusahaan-perusahaan China dan seorang mantan diplomat Afghanistan.

Pada hari Kamis (26/5), juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan, “Republik Islam Iran dan Angkatan Bersenjata resmi dan legalnya, terutama Pasukan Quds IRGC, selalu menjadi mimpi buruk bagi kelompok teroris dan ekstremis di wilayah tersebut.”

“Tentu saja, pemerintah AS, sebagai ibu tiri dari kelompok-kelompok teroris ini, tidak berusaha untuk mendukung mereka dengan cara yang sama seperti yang telah menjatuhkan sanksi brutal dan ilegal terhadap rakyat Iran dan anak-anak mereka di IRGC sejak bertahun-tahun yang lalu. .”

“Jelas bahwa meskipun pernyataan awalnya menipu, pemerintahan [Presiden AS Joe] Biden melanjutkan kebijakan gagal yang sama. Tindakan baru-baru ini adalah tanda lain dari niat buruk pemerintah AS terhadap rakyat Iran dan perpanjangan dari kebijakan 'tekanan maksimum' yang membawa bencana," tambah juru bicara itu.

“Seperti yang ditunjukkan dalam pernyataan baru-baru ini oleh Pelapor Khusus PBB, sanksi sepihak yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap peraturan internasional, yang tidak mengejar tujuan lain, tetapi untuk menimbulkan rasa sakit dan penderitaan pada rakyat Iran dan kawasan, dan untuk menciptakan keresahan,” kata Khatibzadeh.

Dia menambahkan bahwa tindakan tersebut tidak akan pernah mempengaruhi keinginan rakyat dan pemerintah Iran dalam mengejar tujuan mereka, termasuk penghapusan terorisme dari wilayah tersebut.

"Republik Islam Iran berhak untuk melawan tindakan tersebut secara proporsional dan tegas sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran.[IT/r]