Kongres AS Mengancam ICC dengan Pembalasan atas Surat Perintah Penangkapan terhadap Pejabat “Israel”

Undang-undang tersebut sedang dirancang sebagai tindakan pembalasan terhadap ICC untuk mencegah ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap pejabat Zionis “Israel”. Hal ini juga dapat mencakup sanksi terhadap pejabat tertentu di ICC, menurut outlet berita Amerika, Axios.

Sekretaris pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre mengatakan kepada wartawan pada hari Senin (29/4) bahwa AS tidak mendukung penyelidikan ICC, dan mempertanyakan kompetensi pengadilan tersebut. “Kami tidak percaya bahwa mereka memiliki yurisdiksi,” kata Jean-Pierre.

Michael McCaul, Ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR, juga mengantisipasi peluncuran RUU DPR yang mencerminkan usulan Senator Tom Cotton untuk menjatuhkan sanksi kepada pejabat ICC yang merupakan bagian dari penyelidikan yang menargetkan AS dan mitra-mitranya, katanya kepada Axios.

Perwakilan Brad Sherman juga mengatakan bahwa AS harus “memikirkan apakah kami tetap menjadi penandatangan” Statuta Roma, perjanjian yang membentuk ICC. “Kita harus memikirkan untuk berbicara dengan beberapa negara yang telah meratifikasi [perjanjian tersebut] mengenai apakah mereka ingin mendukung organisasi tersebut,” katanya.

Anggota parlemen dari Partai Demokrat yang pro-Zionis Israel, Ritchie Torres dan Senator John Fetterman, juga telah menyatakan keprihatinan mengenai kemungkinan surat perintah tersebut, dan mendesak agar Kongres dan Presiden AS Joe Biden mengambil tindakan untuk memblokir surat perintah tersebut.

“Saya tahu Kongres akan memastikan konsekuensi atas keputusan yang tidak masuk akal tersebut,” kata Sherman dalam sebuah postingan di platform media sosial.

Ketua DPR AS Mike Johnson mengkritik kemungkinan surat perintah penangkapan tersebut sebagai hal yang “memalukan” dan “melanggar hukum”, dan memperingatkan akan dampak yang parah jika tidak ditangani.

“Jika tidak ada tantangan dari pemerintahan Biden, ICC dapat menciptakan dan mengambil alih kekuasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap para pemimpin politik Amerika, diplomat Amerika, dan personel militer Amerika,” kata Johnson.

Dia mendesak pemerintahan Biden untuk “segera dan dengan tegas menuntut agar ICC mundur” dan “menggunakan segala cara yang ada untuk mencegah kekejian semacam itu.”

ICC, yang berlokasi di Den Haag, Belanda, saat ini sedang melakukan penyelidikan atas laporan kejahatan perang yang dilakukan oleh militer Zionis “Israel”.

Mereka telah menyelidiki tuduhan kejahatan perang yang melibatkan faksi militer Zionis “Israel” sejak tahun 2014.

Perdana Menteri Zionis “Israel” Benjamin Netanyahu dilaporkan telah meminta intervensi Biden untuk mencegah dikeluarkannya surat perintah penangkapan.

“Seperti yang telah kami katakan secara terbuka berkali-kali, ICC tidak memiliki yurisdiksi dalam situasi ini dan kami tidak mendukung penyelidikannya,” kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih.[IT/r]